Berita

Andi Arief dirangkul Prabowo Subianto usai pertemuan di kediaman SBY/net

Politik

Kritik Andi Arief, Ujian Serius Bagi Prabowo

SELASA, 16 OKTOBER 2018 | 17:17 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kritik Wasekjen DPP Partai Demokrat, Andi Arief, yang menyebut calon presiden Prabowo Subianto malas berkampanye, mencerminkan lemahnya koalisi yang dibangun Prabowo-Sandiaga Uno.

Itu juga merupakan sinyal dari anggota koalisi agar Prabowo lebih serius memikirkan keuntungan untuk koalisinya.

Menurut Ketua Pusat Kajian Literasi Media, Afriadi Rosdi, koalisi Prabowo memang sudah lemah sejak awal. Egoisme sektoral di antara anggota koalisi masih begitu menonjol. Sialnya, Prabowo-Sandi tidak menemukan cara mencairkan egoisme sektoral tersebut demi memperkuat soliditas tim.


"Syarat utama membuat koalisi solid adalah terbangunnya saling percaya, semua menguntungkan semua. Koalisi pendukung Prabowo-Sandi belum yakin itu. Mereka masih melihat semua keuntungan dari koalisi ini diborong Prabowo dan Gerindra," terang Afriadi kepada redaksi, Selasa (16/10).

Hal itu diperparah dengan lemahnya komitmen Prabowo dalam merealisasikan  keuntungan untuk anggota koalisi. Kasus kasat mata tampak dalam soal kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Gerindra dibiarkan melakukan manuver-manuver politik mengingkari komitmennya ke PKS.

Ia yakin Prabowo-Sandi tak akan berani menindak tegas "kenakalan" Andi Arief karena hanya akan membuat koalisi lebih retak. Pun Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tak akan menegur Andi Arief karena kritiknya tak berdampak negatif atas Demokrat.

Malah Demokrat bisa mengambil keuntungan "cuci tangan". Kritik Andi terhadap Prabowo dapat menjadi tameng bila Demokrat dinilai tidak serius memperjuangkan kemenangan Prabowo.
"Kasus Andri Arief ini merupakan ujian serius bagi kepemimpinan Prabowo. Apakah dia mampu membangun saling percaya di antara koalisinya? Kalau dia gagal, maka menambah panjang noda hitam kepemimpinannya," tutup Afriadi. [ald]

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya