Berita

Andi Arief dirangkul Prabowo Subianto usai pertemuan di kediaman SBY/net

Politik

Kritik Andi Arief, Ujian Serius Bagi Prabowo

SELASA, 16 OKTOBER 2018 | 17:17 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kritik Wasekjen DPP Partai Demokrat, Andi Arief, yang menyebut calon presiden Prabowo Subianto malas berkampanye, mencerminkan lemahnya koalisi yang dibangun Prabowo-Sandiaga Uno.

Itu juga merupakan sinyal dari anggota koalisi agar Prabowo lebih serius memikirkan keuntungan untuk koalisinya.

Menurut Ketua Pusat Kajian Literasi Media, Afriadi Rosdi, koalisi Prabowo memang sudah lemah sejak awal. Egoisme sektoral di antara anggota koalisi masih begitu menonjol. Sialnya, Prabowo-Sandi tidak menemukan cara mencairkan egoisme sektoral tersebut demi memperkuat soliditas tim.


"Syarat utama membuat koalisi solid adalah terbangunnya saling percaya, semua menguntungkan semua. Koalisi pendukung Prabowo-Sandi belum yakin itu. Mereka masih melihat semua keuntungan dari koalisi ini diborong Prabowo dan Gerindra," terang Afriadi kepada redaksi, Selasa (16/10).

Hal itu diperparah dengan lemahnya komitmen Prabowo dalam merealisasikan  keuntungan untuk anggota koalisi. Kasus kasat mata tampak dalam soal kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Gerindra dibiarkan melakukan manuver-manuver politik mengingkari komitmennya ke PKS.

Ia yakin Prabowo-Sandi tak akan berani menindak tegas "kenakalan" Andi Arief karena hanya akan membuat koalisi lebih retak. Pun Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tak akan menegur Andi Arief karena kritiknya tak berdampak negatif atas Demokrat.

Malah Demokrat bisa mengambil keuntungan "cuci tangan". Kritik Andi terhadap Prabowo dapat menjadi tameng bila Demokrat dinilai tidak serius memperjuangkan kemenangan Prabowo.
"Kasus Andri Arief ini merupakan ujian serius bagi kepemimpinan Prabowo. Apakah dia mampu membangun saling percaya di antara koalisinya? Kalau dia gagal, maka menambah panjang noda hitam kepemimpinannya," tutup Afriadi. [ald]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya