Kehadiran Perkumpulan Swing Voters (PSV) dalam khasanah politik elektoral diharapkan bisa meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Selain itu, mengurangi polarisasi di masyarakat yang tidak sehat yang timbul sejak pemilihan presiden 2014, dan kian menajam pada pilpres 2019 ini.
“Sebenarnya bukan hanya untuk menetralisasi polarisasi (keterbelahan kelompok) di masyarakat yang kian tajam dan semakin tidak sehat, tapi ada (tiga) alasan lain yang lebih strategis kenapa akhirnya kami memutuskan mendirikan Perkumpulan Swing Voters (PSV) ini,†ungkap Adhie M Massardi, yang bersama ahli hukum tatanegara Refly Harun, dan lain-lain menginisiasi lahirnya PSV.
Pertama, jelas Adhie, dalam sejarah politik Indonesia pasca kemerdekaan, nyaris tidak ada partai politik yang memiliki garis politik (idiologi) keberpihakan yang jelas. Akibatnya, parpol jadi tidak punya pendukung loyal, sehingga dari pemilu ke pemilu, massa yang tidak memiliki kecenderungan memilih parpol tertentu (
swing voters) sebelum pemilu dilaksanakan jumlahnya terus meningkat.
Kedua, saat memasuki rezim elektoral, panggung kampanye dijejali tim sukses (lembaga survei dan konsultan politik) dari seluruh kontestan, sehingga udara politik terpolusi oleh omong kosong dan janji-janji yang tak jelas kapan ditepatinya. Sejarah tak pernah mencatat dalam situasi seperti itu ada pihak yang berdiri dengan integritas dan obyektivitas yang kuat memandu kelompok masyarakat
swing voters ini untuk menentukan pilihan dengan cerdas.
Ketiga, akibat dari semua itu, lebih banyak kelompok masyarakat
swing voters kemudian memilih golput (tidak menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih). Inilah yang membuat kenapa jumlah golput dari pemilu ke pemilu terus meningkat.
“Nah, PSV hadir di ranah demokrasi kita guna meningkatkan kualitas rezim elektoral, yaitu memandu kelompok
swing voters untuk secara cerdas dan obyektif menentukan pilihan politiknya. Sehingga ke depan, demokrasi kita benar-benar menjadi mesin (elektoral) yang berhasil memproduksi pejabat-pejabat publik yang memiliki keberpihakan yang nyata kepada rakyat,†ujar Adhie.
“Sehingga dengan demikian, adagium (kaidah fiqih) kepemimpinan dalam Islam,
tasharruf al-imâm ‘ala al-ra’iyyah manûth bi al-mashlahah (sikap dan kebijakan seorang pemimpin haruslah terkait langsung dengan kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya), bisa betul-betul tercapai.â€
Agar PSV benar-benar hadir mengisi kekosongan “jalan pikiran obyektif†di panggung politik nasional, Adhie Massardi akan mengundang semua kalangan, terutama kaum muda di kampus-kampus, untuk bersedia menjadi volunter bagi kemandirian PSV di kota masing-masing.
“Untuk sementara, kami akan konsentrasi menggalang volunter PSV di kota-kota di 7 provinsi yang gemuk
swing voters-nya. Yakni, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan,†kata Adhie.
Sebagaimana telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih pada pemilu 2019 ini sebanyak 187 juta. Sedangkan menurut berbagai lembaga survei, jumlah
swing voters berkisar antara 30-35 persen, sekitar 50-65 juta.
“Kami berharap PSV nanti bisa memandu secara obyektif 50-75 persen swing voters untuk menentukan pilihannya. Menurut rencana, paling lambat pekan depan Perkumpulan
swing voters ini diumumkan kepada publik,†pungkas Adhie.
[jto]
