. Dana Moneter Internasional (IMF) menjawab pidato Presiden Joko Widodo di pertemuan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali tentang perang dagang negara maju akan menghancurkan dunia.
IMF menyatakan perang dagang tidak akan menghasilkan pecundang tetapi justru menguntungkan negara Asia, yang akan menerima limpahan kebutuhan produk yang tidak bisa lagi disupply akibat perang dagang.
IMF menyampaikan ini dari perspektif mekanisme pasar di mana dana internasional bekerja dengan market driven dan highest profit oriented.
Karena itu, Ketua Relawan PROBO8, Gde Siriana Yusuf melihat perang dagang adalah menjadi antitesa ekstrem dari mekanisme pasar ketika itu sudah merugikan kepentingan ekonomi suatu negara.
Kecuali suatu negara sudah tidak lagi memiliki bargain dan kemampuan untuk melawan mekanisme pasar meski ekonomi domestiknya hancur secara perlahan.
Menurutnya, menarik untuk membaca pernyataan IMF selanjutnya, yaitu negara Asia dapat mengambil keuntungan dari perang dagang AS-China jika memiliki fundamental ekonomi yang kuat melalui pengelolaan fiskal dan neraca pembayaran yang baik.
"Ini seperti menyindir keluhan Jokowi di pertemuan IMF atas dampak perang dagang terhadap Indonesia, sedangkan kita semua tahu bahwa fiskal dan neraca pembayaran Indonesia tidak dikelola dengan baik sehingga defisit," ujar Gde Siriana dalam keterangan resminya, Sabtu (13/10).
Dengan kata lain, lanjut dia, Indonesia tidak mampu mengubah tantangan perang dagang ini menjadi peluang untuk memperbaiki defisit perdagangan melalui peningkatan ekspor karena tidak memiliki fundamental ekonomi yang kuat.
Gde Siriana mengingatkan Jokowi bahwa seorang pemimpin tidak boleh menyalahkan mekanisme pasar tetapi seharusnya lebih baik konsolidasi di dalam dengan mengevaluasi semua kebijakan infrastruktur yang menguras anggaran sementara fundamental ekonomi rakyat tidak kuat dan tumbuh.
Untuk itu Jokowi bahkan harus berani melawan format kerja sama dagang yang selama ini berlaku jika dianggap sudah merugikan kepentingan nasional.
"Misalnya impor pangan, besi baja, tenaga kerja asing, itu adalah simbol bahwa Indonesia tidak lagi memiliki kedaulatan ekonomi," pungkas Gde Siriana.
[rus]
