Demokrat: Ada Miskomunikasi Akut Di Tubuh Pemerintah

Pembatalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium menunjukkan adanya miskomunikasi akut dalam tubuh pemerintah.

Ketua Divisi Komunikasi Publik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Imelda Sari menilai keputusan tersebut menandakan bahwa pemerintahan Joko Widodo tidak melakukan pembahasan secara komperhensif tentang langkah penting yang akan diambil demi menyelamatkan keuangan negara.

"Menurut saya itu ada miskomunikasi," tegasnya dalam diskusi bertajuk ‘BBM dan Situasi Kita’ di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10).

Imelda menekankan bahwa kepemimpinan nasional harus mengambil peran dalam setiap pengambilan kebijakan strategis. Artinya, sebelum ada keputusan yang final, Jokowi harus membicarakan tentang itu dengan berbagai pihak terkait. Termasuk dengan para petinggi partai yang ada di negeri ini, atau setidaknya dengan partai koalisi.

Hal itu sebagaimana yang dilakukan oleh Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat berkuasa.

"Partai Demokrat (SBY) ketika mengambil suatu keputusan dan itu kemudian dibicarakan oleh semua pimpinan partai politik bukan hanya by phone tapi dalam satu rapat yang sudah diketok kemudian disampaikan secara komperhensif (ke publik)," pungkasnya. [ian]