Korea Utara Segera Gabung IMF?

Di perhelatan Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu, Presiden Korea Selatan Moon Jae In baru-baru sempat membahas langkah optimistik dan mengatakan bahwa negara tetangga, Korea Utara tengah berupaya membangun hubungan terbuka dengan dunia.

Moon mengatakan bahwa pemimpin Kore Utara Kim Jong Un pernah mengatakan bahwa dia akan bersedia bergabung dengan IMF, Bank Dunia dan lembaga internasional lainnya.

Meski belum ada langkah spesifik yang berarti, namun upaya Korea Utara membuka diri itu patut diapresiasi. Meingingat, potensi Korea Utara bergabung dengan sejumlah organisasi dan lembaga internsional akan bisa membawa sejumlah perubahan signifikan baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Keanggotaan dengan sejumlah lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia akan memberi Korea Utara akses ke sejumlah besar keahlian, bantuan teknis, dan dana. Hal ini mengarah pada integrasi ke dalam ekonomi global.

IMF, misalnya, bertujuan untuk mengamankan stabilitas keuangan dan moneter, sementara Bank Dunia berusaha untuk mendorong pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

Meskipun kedua lembaga ini memiliki fokus yang berbeda, namun kedua-duanya sama-sama berdua berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara.

Meski begitu, potensi Korea Utara untuk bergabung dengan lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF bukan tanpa hambatan. Ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibenahi.

Untuk menjadi anggota Bank Dunia, suatu negara harus terlebih dahulu bergabung dengan IMF. Sedangkan IMF mengharuskan negara-negara anggotanya memenuhi sejumlah persyaratan, seperti berbagi informasi tentang ekonomi mereka, tidak membatasi arus valuta asing, mengejar kebijakan mendorong perdagangan dan membayar langganan kuota.

Namun saat ini, perekonomian Korea Utara nampaknya masih jauh dari kata transparan.

"Perekonomian Korea Utara berfungsi seperti negara mafia. Tidak ada lembaga seperti itu kecuali rezim itu sendiri," kata Anwita Basu, seorang analis di Economist Intelligence Unit seperti dimuat BBC.

"Saya tidak melihat alasan apa pun mengapa rezim seharusnya tidak merahasiakan, ini adalah sesuatu yang eksistensial dari mereka," kata kata Basu.

"Jika mereka mengungkapkan terlalu banyak, mereka akan dilemahkan," sambungnya.

Selain itu juga tidak jelas berapa banyak data ekonomi yang telah dikumpulkan oleh pemerintah Korea Utara dan apakah mereka akan memiliki sarana untuk memperbaiki hal ini.

"Korea Utara belum menerbitkan data ekonomi yang berarti sejak 1960an," kata salah satu peneliti dari Standford University, Andray Abrahamian.

"Mereka mungkin juga membutuhkan bantuan teknis untuk mengumpulkan data itu," sambungnya.

Sementara itu, Bank sentral Korea Selatan merilis angka PDB untuk Korea Utara setiap tahun, berdasarkan data layanan pemerintah dan intelijen. Dalam data terakhir, ekonomi Korea Utara melihat tingkat pertumbuhan terendah dalam 20 tahun pada tahun 2017. [mel]