Berita

Pangi Syarwi Chaniago/Rep

Politik

Pejabat Antikritik Seperti Kembali Ke Sistem Feodal

JUMAT, 12 OKTOBER 2018 | 18:00 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang dinilai antikritik oleh sebagian wartawan menandakan seperti kembali ke sistem feodalisme.

Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik politik, Pangi Syarwi Chaniago kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/10).

"Tidak boleh pejabat antikritik. Kalau antikritik itu pejabat feodal namanya," ungkap Ipang biasa disapa.


Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu lebih lanjut mengutarakan bahwa hari ini telah disepakati bersama menggunakan sistem demokrasi dalam bingkai negara republik.

Artinya pemimpin, baik kepala negara maupun kepala daerah bisa dikritik oleh rakyat jika dianggap ada yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sementara di sistem feodal yang dipimpin oleh raja atau bangsawan tidak demikian.

"Kalau kita bicara feodal adalah raja selalu benar, kebenaran mutlak ada pada raja, mengkritik raja sama dengan mengkritik Tuhan, ini namanya feodal," ungkapnya lagi.

Masih kata Ipang, nilai-nilai tersebut (feodal) sejatinya sudah tidak ada dan bergeser ke nilai demokrasi sejak Republik Indonesia berdiri.

"Maka nilai nilai lama tadi yaitu feodal bergeser digantikan tatanan baru yaitu nilai demokrasi," tegasnya.

Sehingga dalam nilai itu, raja atau pemimpin sangat bisa dikritik. Hal tersebut sudah diatur sedemikian rupa dalam tatanan konstitusi kita saat ini.

"Sekarang masuk nilai-nilai baru yaitu demokrasi, raja boleh dong dikritik. Raja tidak selalu benar, mengkritik raja bukan mengkritik Tuhan, raja boleh diawasi," pungkas Ipang. [rus]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya