Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) membantah pembatasan bantuan asing untuk bencana alam di Sulawesi Tengah dilatari faktor politis.
Sebelumnya Analis senior perusahaan penasihat dan resiko Concord Consulting, Keith Loveard, seperti dimuat Channel News Asia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini tengah waspada agar tidak terlalu terbuka terhadap bantuan dari luar karena mereka khawatir menghadapi kritik dari lawan-lawan politik, terlebih menjelang Pemilu 2019.
Namun hal tersebut ditampik oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Laksda TNI Achmad Djamaludin.
"Biasa
kan media senangnya memang yang begitu,
bad news is a good news kan hehehe," cetus Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemkopolhukam Laksda TNI Achmad Djamaludin saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/10).
Pria yang akrab disapa Jamal ini menuturkan, pemerintah sudah mempertimbangkan secara detil bantuan apa saja yang dibutuhkan dari engara-negara sahabat.
"Karena landasan pesawat cocok untuk pesawat Hercules maka yang kita minta pesawat Hercules, demikian juga kebutuhan yang kurang adalah
water treatment, genset dan tenda. Ya itu yang kita minta," terangnya.
Pertimbangan diseleksi khawatir tidak terpakai jika menerima semua bantuan asing.
"Nanti kalau mereka kirim barang lain yang tidak kita butuhkan terus tidak terpakai nanti
kan mubazir, terus merasa disia-siakan lalu timbul persepsi lain," lanjutnya.
Jamal menegaskan bahwa relawan asing harus didampingi mitra lokal sehinga mereka mengetahui apa saja kapasitas dan tanggung jawabnya.
"Kalau nggak
kan nanti mereka
ngerjain apa dan dimana tidak bisa kita kontrol semua negara juga gitu. Relawan kita kalau bantu bencana keluar negeri juga tidak bisa seenaknya keluar masuk tanpa izin," tegasnya.
Ia meyakini negara asing paham betul militer Indonesia lebih berpengalaman dalam menangani bencana.
"Demikian pula tim SAR kita juga lebih berpengalaman karena di Indonesia sering terjadi bencana jadi normal-normal saja tidak ada kaitannya dengan kewaspadaan politik apalagi sampai masalah kedaulatan," tandasnya
.[wid]
