Berita

Anies Baswedan/Net

Nusantara

ITW: Anies Ngawur Izinkan Becak Kembali Beroperasi

JUMAT, 12 OKTOBER 2018 | 10:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Indonesia Traffic Watch (ITW) mengajak seluruh warga Ibukota DKI Jakarta untuk mendukung DPRD DKI  menolak rencana Pemprov DKI mengizinkan becak kembali beroperasi.

"Hanya orang stres dan ngawur yang mengizinkan becak beroperasi di wilayah DKI Jakarta," ujar Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan dalam keterangan resmi, Jumat (12/10).

ITW curiga ada kepentingan pihak produsen becak yang mendorong Pemprov DKI mengajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) 8/2007 tentang ketertiban umum ke DPRD DKI. Kemudian hasil revisi tersebut akan dijadikan sebagai dasar hukum operasional becak di Jakarta.

Menurut Edison, rencana Pemprov DKI mengizinkan becak beroperasi di wilayah DKI, adalah langkah mundur ke zaman batu. Selain berfikir mundur, juga menunjukkan ketidakmampuan mewujudkan transportasi modern. Sebab, mengizinkan becak sebagai angkutan umum dapat dipastikan akan menambah runyam lalu lintas ibukota.

"Sangat disayangkan, bila Gubernur DKI Anies Baswedan masih meluangkan waktu untuk berfikir soal becak,," tegasnya.

Dia mengingatkan Anies membatalkan bahkan jangan lagi pernah berencana untuk memberikan izin becak beroperasi di ibukota. Karena dapat dipastikan kehadiran becak sangat tidak memberikan dampak yang positif terhadap upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Dijelaskan, adalah fakta bahwa kondisi lalu lintas dan angkutan jalan di ibukota masih jauh dari harapan. Kemacetan dan kesemrautan masih menjadi menu sehari-hari bahkan momok menakutkan. Carut marutnya lalu lintas dipicu populasi kendaraan bermotor yang tidak terkontrol dan belum tersedianya transportasi angkutan umum yang terintegrasi keseluruh penjuru dan terjangkau secara ekonomi. Ditambah lagi kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat yang masih sangat buruk.

Sementara upaya Pemprov DKI belum dapat menjadi solusi efektif untuk menjawab permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan. Kebijakan yang dibuat belum secara komprehensif, tetapi hanya berputar-putar di wilayah hilir, sedangkan permasalahan di hulu tidak tersentuh.

Edison menyarankan agar Anies dan jajaran terkait fokus pada upaya mewujudkan Kamseltibcarlantas. Lebih baik membenahi transportasi yang sudah ada. Sebab masih banyak kendaraan angkutan umum yang tidak layak tetapi bebas beroperasi di jalan raya. Ditambah lagi menjamurnya kendaraan pribadi yang beroperasi sebagai angkutan umum. [rus]

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

UPDATE

Samsung Solve for Tomorrow 2024, Momentum untuk Dorong Peningkatan Literasi Digital

Sabtu, 27 April 2024 | 11:48

Paguyuban Warung Madura: Harusnya Kami Dilindungi Bukan Diberangus!

Sabtu, 27 April 2024 | 11:36

PIS Sukses Tekan Emisi 25,4 Ribu Ton Setara CO2

Sabtu, 27 April 2024 | 11:18

Sam Altman hingga Sundar Pichai Gabung Dewan Keamanan AI Amerika Serikat

Sabtu, 27 April 2024 | 10:59

OASA Perkuat Modal di Anak Usaha Rp69 Miliar

Sabtu, 27 April 2024 | 10:41

Ilham Bintang: Prabowo Siap-Siap Beli Obat Anti Resah

Sabtu, 27 April 2024 | 10:37

Induk Perusahaan Google Bagi-bagi Dividen untuk Pertama Kali

Sabtu, 27 April 2024 | 10:29

KPU Sewa 8 Kantor Hukum Hadapi Perselisihan Pileg 2024

Sabtu, 27 April 2024 | 10:20

Blinken: Amerika Tidak Bermaksud Menghambat Tiongkok Lewat Pembatasan Ekspor Chip

Sabtu, 27 April 2024 | 10:18

Realisasi Anggaran untuk IKN Capai Rp4,3 Triliun per April 2024

Sabtu, 27 April 2024 | 10:02

Selengkapnya