. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi Pertamax Cs dan pembatalan kenaikan harga BBM jenis Premium mempertegas tentang adanya mismanagement akut dalam tubuh pemerintah.
Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mengatakan, dibatalkannya kenaikan harga Premium hanya berselang kurang dari satu jam setelah diumumkan setidaknya menandai ada tiga persoalan akut di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pertama, ada mismanagement dan unsur ketidakprofesionalan yang serius di dalam tubuh pemerintahan.
"Jika proses pengambilan kebijakan tersebut telah melalui prosedur yang benar, mestinya secara profesional seluruh unsur pemerintahan kompak melaksanakannya dan tidak ada alasan untuk mementahkannya kembali, apalagi sesudah dirilis ke masyarakat," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (12/10).
Sebaliknya, lanjut politisi Partai Gerindra ini, jika proses pengambilan keputusannya ternyata tidak melalui prosedur yang benar, maka persoalannya menjadi lebih serius lagi.
Makanya menurut Heri, semestinya sesudah kebijakan itu dibatalkan, seharusnya ada pernyataan terbuka dari Presiden mengenai siapa yang dianggap bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.
"Presiden harus menegur keras pembantunya yang telah melakukan kesalahan itu. Atau, jika Presiden secara
gentleman mengambil alih tanggung jawab kesalahan tadi, maka Presiden perlu menindaklanjutinya dengan meminta maaf kepada masyarakat atas kecerobohan yang terjadi di dalam tubuh pemerintahannya tersebut," desaknya.
Kedua, pemerintah tidak taat asas. Menaikan harga BBM non subsidi tanpa melalui konsultasi dengan DPR adalah sebuah kesalahan. Sebab, setiap kebijakan yang melibatkan pengurangan atau penambahan subsidi haruslah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada parlemen.
"Merujuk kepada Perpres 191/2014, meskipun fungsi kontrol DPR atas kebijakan harga BBM non subsidi telah diamputasi, namun DPR perlu dimintai persetujuannya jika terkait penetapan harga BBM bersubsidi," jelas Heri.
Padahal, tambah anak buah Prabowo Subianto ini, pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 menaikkan subsidi sebesar 2,1 persen dari Rp 168,87 triliun menjadi Rp 172,41 triliun. Dari jumlah tersebut, anggaran subsidi untuk dialokasikan sebesar Rp 103,37 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam jumpa pers, di kantornya, Senin (21/8) lalu pun mengatakan, pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM, gas LPG 3 kilogram (Kg), dan tarif dasar listrik di 2018.
Ketiga, buruknya proses perumusan kebijakan secara keseluruhan tersebut menandakan lemahnya leadership dalam pemerintahan.
"Kenapa kebijakan yang belum matang kajian dan analisisnya bisa diumumkan? Dari sini, alasan Presiden yang membatalkan kenaikan Premium karena ingin cermat dalam memutuskan harga Premium, sangat tidak masuk akal. Justru pembatalan oleh Presiden, menandakan hal sebaliknya. Pemerintah lagi-lagi sembrono dalam memutuskan sebuah kebijakan sensitif," sesalnya lagi.
Masih kata Heri, pembatalan kebijakan yang belum seumur jagung ini pun bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya publik juga mencatat pemerintah pernah beberapa kali membatalkan kebijakan yang pernah diambilnya, seperti pembatalan kebijakan full day school, pembatalan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, pembatalan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Jalan Tol, serta pembatalan kebijakan Pajak Bunga Deposito.
[rus]
