Pasca gempa dan tsunami di Sulteng/Reuters
Beberapa hari terakhir ada video serta kabar yang marak beredar soal dugaan pengusiran pekerja bantuan asing oleh sejumlah oknum di zona bencana di Sulawesi Tengah.
LSM bantuan Gift of the Givers dari Afrika Selatan yang datang ke Sulawesi Tengah dikabarkan diberitahu untuk meninggalkan lokasi bencana.
"Kami punya tim pencarian dan penyelamatan yang berpengalaman di sini di Indonesia dengan peralatan yang sangat khusus. Saya ingin menggunakannya," katanya kepada AFP di Palu pada Selasa (9/10).
Tim mereka yang terdiri dari 27 orang riba di Palu dari Johannesburg pekan ini. Tetapi mereka tidak bisa terlibat dalam upaya pencarian korban tewas.
"Banyak hari yang terbuang di mana kami bisa membantu dan menggunakan keahlian dan keterampilan kami," kata Bham.
Dia mengaku bahwa pihaknya merasa terasing dan seakan-akan diusir.
"Sepertinya ada, tapi itu seperti, 'Anda tidak bisa bekerja di sini, Anda tidak bisa melakukan ini, Anda tidak bisa melakukan itu'. Ini adalah sesuatu yang kita belum pernah alami dalam bencana besar lainnya seperti ini," sambungnya.
Hal senada juga disampaikan LSM asing lainnya, World Vision Australia.
"Yang benar adalah bahwa mereka telah mengeluarkan pernyataan yang mengatakan personel asing harus ditarik," kata ketua penggerak World Vision Australia Tim Costello kepada stasiun televisi
ABC, Australia pada Selasa (9/10).
"Sangat aneh karena wartawan asing bebas berkeliling dan melapor. Ini yang sangat aneh," sambungnya,
Dia mengatakan bantuan telah mencapai korban. Tetapi pihak LSM yang terbiasa menangani bencana, bantuan tersebut dianggap terlambat.
Sementara itu, dalam sebuah pernyataan pada Rabu (10/10), dalam sebuah pernyataan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, seperti dimuat
Channel News Asia, mengatakan bahwa kebijakan yang ada mengenai bantuan asing, pekerja bantuan dan relawan tidak dimaksudkan untuk mencegah mereka memasuki Sulawesi yang dilanda gempa.
Dijelaskan pula bahwa pekerja bantuan asing harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan tim nasional, lembaga lokal atau organisasi non-pemerintah yang memimpin upaya penyelamatan dan pemulihan.
Hal senada juga diklarifikasi oleh juru bicara badan bencana Sutopo Purwo Nugroho. Dia menegaskan bahwa tidak ada pekerja bantuan asing yang diminta meninggalkan Palu.
Analis senior perusahaan penasihat dan resiko Concord Consulting, Keith Loveard, seperti dimuat
Channel News Asia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini tengah waspada agar tidak terlalu terbuka terhadap bantuan dari luar karena mereka dapat menghadapi kritik dari lawan-lawan politik, terlebih menjelang pemilu 2019.
Ada resistensi khusus terhadap kehadiran personil militer asing karena dapat dilihat sebagai pelanggaran kedaulatan.
"Ada kepekaan politik, terutama dengan pemilu yang akan datang, dan kedaulatan adalah masalah lain," kata Loveard.
[mel]
