Presiden RI Joko Widodo pada Rabu (10/10) memerintahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menangguhkan kenaikan harga besin ritel. Hal itu dilakukan hanya selang beberapa jam setelah pengumumkan bahwa harga bahan bakar jenis premium akan dinaikkan.
Artikel yang dipublikasikan Bloomberg pada Rabu (10/10) berjudul "Indonesia's Jokowi Flip-Flop on Fuel Price Hike" memuat bahwa, di tengah meroketnya harga minyak dunia dan nilai mata uang rupiah yang merosot di titik terendah dalam dua dekade terakhir, Jokowi sebenarnya hanya melakukan penundaan yang tidak terelakkan.
Jokowi diketahui, meminta PT Pertamina untuk tidak melanjutkan kenaikan 6,9 persen dalam harga eceran bahan bakar premium RON-88 yang banyak digunakan oleh masyarakat. Pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan bawa penundaan kenaikan akan ditunda hingga pengecer siap.
Seorang deputi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara Fajar Harry Sampurno dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa Jokowi memerintahkan pembekuan harga mengingat risiko inflasi dan kebutuhan untuk melindungi daya beli masyarakat. Jokowi juga meminta menteri ekonomi utamanya termasuk keuangan, BUMN dan energi untuk mengkoordinasikan masalah yang berkaitan dengan harga bahan bakar.
Dengan melonjaknya minyak mentah ke angka tertinggi dalam empat tahun terakhir, Jokowi yang pada awal tahun ini memerintahkan pembekuan harga bahan bakar dan listrik hingga akhir 2019, sedang berjuang melawan tagihan subsidi energi yang membengkak dan melebarnya defisit transaksi berjalan.
Sementara itu, menaikkan harga BBM akan membuat Jokowi rentan terhadap serangan dari oposisi, yang telah menyalahkan kebijakan ekonomi Jokowi atas kemerosotan nilai tukar rupiah ke level terendah sejak krisis keuangan Asia tahun 1997-1998.
Di sisi lain, menurut PT Bahana Sekuritas, diskusi seputar kenaikan harga BBM sendiri adalah sinyal bahwa Jokowi berkomitmen untuk melakukan reformasi, bahkan saat pemilu berlangsung. Meningkatkan harga bahan bakar untuk memangkas subsidi energi pemerintah adalah salah satu hal penting dari reformasi Jokowi.
"Kami percaya bahwa kenaikan harga bahan bakar lebih merupakan sinyal kebijakan bahwa pemerintah di bawah Presiden Jokowi masih berkomitmen untuk reformasi sebagai alat pemilu," kata seorang ekonom di Bahana, Satria Sambijantoro dalam sebuah pernyataan.
Indonesia, yang memenuhi sekitar 50 persen dari kebutuhan minyak mentahnya melalui impor, pada bulan Agustus lalu memerintahkan produsen domestik untuk menjual produksinya ke Pertamina demi mengurangi impor yang mahal.
Dalam pernyataan Bahana Sekuritas, dengan kesenjangan antara pelebaran bensin bersubsidi dan nonregulasi, semakin banyak konsumen akan beralih ke bahan bakar yang lebih murah. Hal tersebut membebani negara pengilang dan pengecer.
"Kemungkinan kenaikan harga bahan bakar lebih lanjut tidak boleh dikesampingkan" termasuk diesel," kata Sambijantoro.
"Kami berharap kebijakan tersebut memiliki dampak terbatas pada indeks harga konsumen mengingat lingkungan inflasi Indonesia yang rendah saat ini," tambahnya.
Indeks harga konsumen diketahui naik 2,88 persen bulan lalu, laju paling lambat sejak Agustus 2016, data resmi menunjukkan. Itu di bawah titik tengah pita target inflasi Bank Indonesia 2,5 persen hingga 4,5 persen.
[mel]
