Bambang Soesatyo dan Tito Karnavian/Net
Ketua DPR Bambang Soesatyo ikut merespons isu yang menggoyang Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Politisi yang akrab disapa Bamsoet itu berharap, Tito tetap fokus kerja karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
"Saya meminta Kapolri tetap fokus bekerja sesuai tupoksinya. Tak perlu larut ataupun terganggu atas isu adanya dugaan aliran dana dari Basuki Hariman dalam kasus impor daging kepada dirinya," saran Bamsoet, Kamis (11/10).
Isu dugaan Tito menerima aliran dana dari pengusaha Basuki Hariman mulai menyebar dari media sosial sejak awal pekan kemarin. Isu ini mencuat seiring rusaknya buku merah milik Basuki. Buku tersebut sebelumnya dipegang penyidik KPK dalam mengusut kasus Basuki. Buku merah itu disebut berisi catatan aliran dana dari Basuki ke sejumlah pejabat negara, termasuk ke Tito saat masih menjabat Kapolda Metro Jaya.
Tito belum bicara mengenai isu ini. Yang baru memberikan penjelasan adalah Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasito. Menurut Bamsoet, penjelasan dari Setyo Wasito sudah cukup.
"Dari penjelasan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasito, Polri sudah meminta keterangan dari saudara Basuki Hariman mengenai hal tersebut. Basuki mengakui bahwa dirinya tidak pernah memberikan dana kepada Kapolda Metro Jaya yang ketika itu dijabat Tito Karnavian," kata Bamsoet.
Selain itu, kata Bamsoet, Pimpinan KPK juga sudah menegaskan tidak bisa mengupas isu ini lebih lanjut.
"Kita tentu percaya integritas KPK dalam menangani kasus hukum. Jika tidak ada bukti yang kuat, tidak mungkin KPK bisa melanjutkan proses hukum sebagaimana mestinya," tuturnya.
Basuki Hariman sudah menjalani persidangan dalam kasus suap ke hakim MK Patrialis Akbar. Dalam persidangan, tidak ada fakta hukum yang menguatkan kebenaran isu tadi. Basuki juga sudah menjalani proses hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
Dengan demikian, kata Bamsoet, Kapolri dan jajarannya tak perlu menghabiskan banyak energi menanggapi isu itu. Sebab, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan Polri. Antara lain pengamanan berbagai event internasional seperti Asian Para Games 2018, pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Bali, Natal dan Tahun Baru 2019, dan yang sangat penting menyangkut pengamanan Pemilu 2019.
"Jangan sampai isu itu membuat semangat Polri mengendur. Rakyat menaruh harapan besar kepada Polri untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat," pesan politisi Partai Golkar ini.
Dia lalu memuji kinerja Tito. Sejak dipimpin Tito pada Juli 2016, kinerja Polri meningkat signifikan. Salah satu acuannya bisa dilihat dari kepercayaan publik. Survei Litbang Kompas pada akhir Juni 2016 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri baru 63,2 persen. Pada Oktober 2017, angkanya naik menjadi 70,2 persen. Kemudian, pada Juni 2018, melonjak menjadi 82,9 persen.
"Ini tertinggi semenjak era reformasi," imbuhnya.
Kinerja baik itu, tambah Bamsoet, tak hanya diakui dalam negeri. Para peneliti luar negeri juga. Global Law and Order Survey yang diselenggarakan The Gallup Organization pada 2018 menempatkan Indonesia sebagai negara teraman ke-9 di dunia. Sebanyak 69 persen dari 148.000 responden di 142 negara percaya bahwa Polri mampu menjaga keamanan Indonesia.
Kembali soal isu aliran dana itu, Bamsoet menganggapnya sebagai ujian bagi Tito.
"Ibaratnya sebuah pohon, semakin tinggi pasti akan menghadapi angin yang semakin kencang. Fitnah, isu agitasi, dan propaganda tak bisa dielakkan. Apalagi terhadap pejabat publik yang dianggap berhasil memimpin sebuah institusi. Ada saja pihak-pihak yang mencatut maupun memanfaatkan nama besar seseorang untuk kepentingan politik maupun bisnisnya yang tak bertanggung jawab. Namun, pada akhirnya, integritas dan rekam jejak tak akan pernah bohong," ujar Bamsoet.
Bamsoet berharap, isu yang beredar saat ini harus menjadi pelecut bagi Tito untuk terus meningkatkan kinerja.
"Jangan justru menjadi pematah semangat," tandasnya.
[nes]
