PKS: Ada Apa Dengan Koordinasi Kabinet Jokowi?

Langkah pemerintah membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hanya selang beberapa menit usai diumumkan naik, dapat menimbulkan kecurigaan di publik.

Begitu kata, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/10).

"Kok menteri bisa menaikkan terus kemudian diturunkan. Itu suatu hal yang tidak memenuhi logika publik," kata wakil ketua dewan penasehat badan pemenangan nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Hidayat menilai tidak seharusnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengumumkan kenaikan harga BBM, jika belum ada keputusan dari kepala negara.

"Seharusnya itu dikoordinasikan di internal pemerintah. Jadi ini ada apa politik koordinasi di dalam kabinet Jokowi?" ungkapnya.

Dia berharap keputusan Jokowi menunda kenaikan harga Premium itu bukan bagian dari pencitraan di tahun politik. Terlebih, Jokowi harus terus menjaga citranya selama menjadi peserta Pilpres 2019.

"Supaya kemudian orang tidak menduga-duga seluruh kebijakan pemerintah hanya pencitraan dan lain sebagainya, tapi betul-betul harus berpihak kepada rakyat Indonesia," tukasnya. [ian]