Kamboja: Ancaman Perdagangan Uni Eropa Adalah Ketidakadilan Ekstrim

Kementerian Luar Negeri Kamboja mengatakan bahwa keputusan Uni Eropa untuk meningkatkan tekanan perdagangan terhadap Kamboja terkait masalah hal asasi manusia adalah bentuk ketidakadilan yang ekstrim. Hal itu dinilai berisiko menghancurkan kemajuan pembangunan selama puluhan tahun di negara itu.

Diketahui bahwa Uni Eropa pekan lalu mengatakan Kamboja akan kehilangan akses khususnya ke blok perdagangan terbesar dunia itu. Langkah itu diambil sebagai tanggapan terhadap masalah hak asasi manusia seputar pemilihan Juli yang memperpanjang pemerintahan tiga dekade Presiden Perdana Menteri Hun Sen.

"Pemerintah Kamboja hanya bisa mengambil keputusan ini sebagai ketidakadilan ekstrem ketika Uni Eropa secara terang-terangan mengabaikan kemajuan besar yang dibuat oleh negara itu, meskipun masa lalu yang tragis," kata Menteri Luar Negeri Kamboja dalam sebuah pernyataan (Kamis, 11/10).

"Dengan menerapkan langkah-langkah penarikan ini, Komisi Eropa berisiko meniadakan upaya pengembangan selama dua puluh tahun," tambahnya seperti dimuat Reuters.

Uni Eropa mengumumkan bahwa Kamboja akan kehilangan akses khususnya ke pasar Eropa di bawah Skema Perdagangan Khusus Everything But Arms (EBA) setelah melakukan tinjauan enam bulan status bebas bea Kamboja.

Padahal, selama dua dekade terakhir, Kamboja adalah ekonomi tercepat keenam di dunia, dengan tingkat pertumbuhan PDB rata-rata 7,6 persen, menurut Bank Dunia, sebagian besar karena ekspor garmennya yang sebagian besar terikat untuk Uni Eropa dan Amerika Serikat. [mel]