Berita

Rakor Apdesi/Net

Nusantara

Joko Widodo Akan Dianugerahi Gelar "Bapak Pembangunan Desa"

RABU, 10 OKTOBER 2018 | 15:34 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) akan menganugerahkan gelar "Bapak Pembangunan Desa" kepada Presiden RI Joko Widodo.

Penganugerahan gelar diberikan saat "Workshop dan Silaturahmi Apdesi 2018" yang akan diselenggarakan pada 28-30 November 2018 mendatang di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Pada acara nanti rencananya akan dihadiri 60 ribu kepala desa dari seluruh Indonesia, serta seluruh gubernur dan bupati di Indonesia.


Ketua Umum Apdesi, Sindawa Tarang mengatakan, tidak berlebihan jika Jokowi dianugerahi gelar tersebut sebab jasa-jasanya yang terus menaikkan dana desa dari tahun ke tahun untuk pembangunan desa.

"Itu mungkin harapan teman-teman di Apdesi dalam Rakor malam ini. Saya kira tidak berlebihan jika Bapak Jokowi dianugerahkan bapak pembangunan desa," ujar Bung ST sapaan akrab, di sela Rakornas Apdesi di Jakarta, Selasa malam (9/10).

Bung ST menjelaskan, komitmen Jokowi untuk memajukan pembangunan desa tidak diragukan lagi. Selain menaikkan dana desa, Jokowi juga kerap turun langsung ke desa untuk menmyapa masyarakat.

"Rekomendasi itu sesuai dengan kenyataan bahwa kehadiran dana desa yang terus naik membuat pembangunan di desa terus tumbuh dan kebutuhan masyarakat desa terpenuhi," ujarnya dalam keterangan tertulis sesaat lalu.

Dia menegaskan bahwa gelar itu setidaknya sebagai bentuk ucapan terima kasih pemerintah desa kepada Presiden Jokowi atas komitmennya memajukan pembangunan desa.

"Kita bisa bayangkan kalau tidak ada dana desa maka desa akan sepi. Apalagi dengan progrma padat karya desa yang dicanangkan pemerintah melibatkan langsung masyarakat. Menyentuh langsung masyarakat," ujar Bung ST.

Workshop dan Silaturahmi Apdesi 2018 akan dibuka Presiden Jokowi. Dihadiri pula sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, menteri, gubernur dan bupati seluruh Indonesia. Serta didukung penuh oleh Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri. [rus]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya