Berita

Rakor Apdesi/Net

Nusantara

Joko Widodo Akan Dianugerahi Gelar "Bapak Pembangunan Desa"

RABU, 10 OKTOBER 2018 | 15:34 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) akan menganugerahkan gelar "Bapak Pembangunan Desa" kepada Presiden RI Joko Widodo.

Penganugerahan gelar diberikan saat "Workshop dan Silaturahmi Apdesi 2018" yang akan diselenggarakan pada 28-30 November 2018 mendatang di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Pada acara nanti rencananya akan dihadiri 60 ribu kepala desa dari seluruh Indonesia, serta seluruh gubernur dan bupati di Indonesia.

Ketua Umum Apdesi, Sindawa Tarang mengatakan, tidak berlebihan jika Jokowi dianugerahi gelar tersebut sebab jasa-jasanya yang terus menaikkan dana desa dari tahun ke tahun untuk pembangunan desa.

"Itu mungkin harapan teman-teman di Apdesi dalam Rakor malam ini. Saya kira tidak berlebihan jika Bapak Jokowi dianugerahkan bapak pembangunan desa," ujar Bung ST sapaan akrab, di sela Rakornas Apdesi di Jakarta, Selasa malam (9/10).

Bung ST menjelaskan, komitmen Jokowi untuk memajukan pembangunan desa tidak diragukan lagi. Selain menaikkan dana desa, Jokowi juga kerap turun langsung ke desa untuk menmyapa masyarakat.

"Rekomendasi itu sesuai dengan kenyataan bahwa kehadiran dana desa yang terus naik membuat pembangunan di desa terus tumbuh dan kebutuhan masyarakat desa terpenuhi," ujarnya dalam keterangan tertulis sesaat lalu.

Dia menegaskan bahwa gelar itu setidaknya sebagai bentuk ucapan terima kasih pemerintah desa kepada Presiden Jokowi atas komitmennya memajukan pembangunan desa.

"Kita bisa bayangkan kalau tidak ada dana desa maka desa akan sepi. Apalagi dengan progrma padat karya desa yang dicanangkan pemerintah melibatkan langsung masyarakat. Menyentuh langsung masyarakat," ujar Bung ST.

Workshop dan Silaturahmi Apdesi 2018 akan dibuka Presiden Jokowi. Dihadiri pula sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, menteri, gubernur dan bupati seluruh Indonesia. Serta didukung penuh oleh Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri. [rus]

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Samsudin Pembuat Konten Tukar Pasangan Segera Disidang

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:57

Tutup Penjaringan Cakada Lamteng, PAN Dapatkan 4 Nama

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:45

Gerindra Aceh Optimistis Menangkan Pilkada 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:18

Peringatan Hari Buruh Cuma Euforia Tanpa Refleksi

Kamis, 02 Mei 2024 | 00:55

May Day di Jatim Berjalan Aman dan Kondusif, Kapolda: Alhamdulillah

Kamis, 02 Mei 2024 | 00:15

Cak Imin Sebut Negara Bisa Kolaps Kalau Tak Ada Perubahan Skenario Kerja

Rabu, 01 Mei 2024 | 23:39

Kuliah Tamu di LSE, Airlangga: Kami On Track Menuju Indonesia Emas 2045

Rabu, 01 Mei 2024 | 23:16

TKN Fanta Minta Prabowo-Gibran Tetap Gandeng Generasi Muda

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:41

Ratusan Pelaku UMKM Diajari Akselerasi Pasar Wirausaha

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:36

Pilgub Jakarta Bisa Bikin PDIP Pusing

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:22

Selengkapnya