Rakyat Tergusur Bukan Warga Liar

SAYA ikhlas dihujat sebagai tua bangka bau tanah cari perhatian, cari panggung, cari popularitas, pelestari kemiskinan, pemberontak melawan kebijakan pemerintah dan lain sebagainya akibat saya memohon belas kasihan pemerintah untuk tidak menggusur warga Bukit Duri pada tanggal 28 September 2016 karena bangunan dan tanah yang akan digusur masih dalam proses hukum di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun saya tidak ikhlas  bahwa warga Bukit Duri yang sudah mengalami nasib naas digusur sehingga kehilangan tempat bermukim masih dihujat sebagai warga liar yang menduduki tanah negara secara ilegal maka hukumnya wajib untuk digusur.

Tidak Pancasialis

Para penghujat tega hati menghujat para warga Bukit Duri sebagai warga liar yang menduduki tanah negara akibat keberhasilan public relations penguasa membentuk opini publik demi membenarkan penggusuran dengan menyatakan bahwa para warga Bukit Duri adalah para “warga liar” yang secara ilegal bermukim di tanah milik negara. Namun jelas bahwa istilah “liar” tidak Pancasilais sebab tidak sesuai sila Kemanusiaan Adil dan Beradab akibat  istilah “liar” hanya layak digunakan untuk bukan manusia tetapi satwa. Secara hukum, istilah “liar” juga sangat tidak benar karena fakta membuktikan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara telah de jure  memenangkan gugatan warga Bukit Duri terhadap pemerintah yang bahkan diperkuat oleh keputusan hukum Pengadilan Tinggi yang membuktikan bahwa para warga Bukit Duri yang digusur ternyata sama sekali bukan warga liar yang ilegal bermukim di tanah milik negara. Secara hukum telah terbukti bahwa para warga Bukit Duri yang digusur memiliki bukti hak kepemilikan sah atas bangunan dan tanah di mana mereka bermukim.