Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO menilai kinerja pemerintah dalam penanganan korban gempa di Palu, Sigi dan Donggala sampai saat ini belum maksimal.
Ketua Umum PB HMI, Zuhad Aji Firmantoro menyampaikan rasa prihatinnya atas kabar yang beredar belakangan tentang kondisi para korban bencana gempa dan tsunami di wilayah Sulteng.
"Masih basah dan perih luka akibat bencana gempa dan sunami di Palu beberapa waktu yang lalu sekarang bertambah dengan tersiarnya kabar meninggalnya pengungsi akibat kelaparan," tutur Zuhad melalui rilis yang diterima, Senin (8/10).
Meski belum ada konfirmasi resmi tentang kabar tersebut, ia mendapatkan informasi langsung dari alumni dan anggota HMI di Kota Palu yang juga menjadi korban gempa dan tsunami. Apalagi saat ini HMI juga telah menerjunkan relawan ke lokasi sejak beberapa waktu yang lalu.
"Kami mendapatkan informasi, bantuan yang disalurkan lewat aparat pemerintahan masih jauh dari cukup. Ada yang 1 KK (kepala keluarga) hanya dapat satu liter beras dan 25 bungkus supermie dibagi untuk 1 RT," bebernya.
Kondisi itu lanjut Aji, diperparah dengan masih belum aksesiblenya BBM sehingga mobilisasi sangat terhambat.
"Pemerintah mesti sigap menghadapi situasi ini. Betapapun banyaknya bantuan dari masyarakat sekitar pastilah langkah dari institusi negara yang paling berdampak signifikan," terangnya.
Zuhad menegaskan, negara memiliki instrumen kelembagaan yang khusus disiapkan untuk menangani kondisi-kondisi paling ekstrem dalam kebencanaan seperti BNPB, PMI, bahkan institusi militer yang berkemampuan lebih dibandingkan masyarakat sipil pada umumnya.
Seharusnya kabar ini tidak perlu menjadi fakta jika pemerintah secara tepat dan benar melaksanakan UU 24/2007 tentang penanggulangan bencana. Di mana salah satu kebutuhan yang diprioritaskan pemenuhannya saat tahap tanggap bencana seperti sandang, pangan dan papan.
"Semoga kabar tersebut tidaklah benar,†harap Aji.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memaparkan ada empat wilayah yang terisolasi dan belum mendapatkan akses bantuan logistik. Keempat kecamatan yang terisolasi dan belum mendapatkan akses bantuan tersebut yaitu Lindu, Kolawi, Kolawi Selatan dan Titikor.
[wid]
