Menteri ESDM Ignasius Jonan menepis isu yang beredar terkait gempa susulan yang lebih besar sehingga menyebabkan tenggelamnya Kota Palu Sulawesi Tengah.
Dari hasil kajian Badan Geologi Kementerian ESDM, daerah yang terdampak gempa terpusat di sesar Palu-Koro, dan tidak akan membuat Palu tenggelam.
"Menurut kami dari hasil uji keilmuan geologi, sebenarnya dampak kegempaan ini hanya berada di sesar Palu-Koro yang lebarnya 1 kilo meter (km), panjangnya memang sampai ke arah laut. Tidak berdampak kepada wilayah yang di luar itu," ujar Jonan saat melakukan kunjungan ke Pos Pengamatan Gunung Agung di Karangasem Bali, Jumat (5/10).
Ia menegaskan, isu tenggelamnya Kota Palu sama sekali tidak didasarkan pada kajian ilmiah kegeologian. "Jadi kalau Kota Palu itu bakal terjadi bencana yang menyeluruh ini hanya estimasi. Hal-hal yang berlebihan tidak didukung pada study, riset maupun analisis ilmiah di bidang kebumian," tegas Jonan.
Ia menegaskan, isu tenggelamnya Kota Palu sama sekali tidak didasarkan pada kajian ilmiah kegeologian. "Jadi kalau Kota Palu itu bakal terjadi bencana yang menyeluruh ini hanya estimasi. Hal-hal yang berlebihan tidak didukung pada study, riset maupun analisis ilmiah di bidang kebumian," tegas Jonan.
Argumen ini didukung dengan pantauan langsung Jonan ke lokasi bencana di kota Palu, Kamis (4/10) yang melihat bahwa gempa bumi dan likuifaksi hanya terjadi sepanjang garis lurus sesar Palu-Koro dan tidak melebar di luar batas itu. "Seperti yang kita lihat, kemarin itu kan satu garis aja (sesar Palu-Koro)," imbuhnya.
Jonan menambahkan, meski banyak kajian ilmiah tentang bencana kegeologian, namun kajian ilmiah sejauh ini belum bisa memastikan kapan gempa akan terjadi, melainkan hanya bisa dipakai untuk mengetahui potensi gempanya saja.
Jonan pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan selalu mengikuti semua rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah. "Tidak perlu di khawatirkan Palu terjadi bencana yang meluas," ungkap Jonan.
Terkait bencana gempa yang melanda Sulawesi Tengah, Kementerian ESDM menyarankan masyarakat untuk tidak menempati daerah yang sudah mengalami pergerakan tanah dan likuifaksi.
"Kami sangat menyarankan yang daerah rawan bencana, seperti kegempaan dan likuifaksi itu tidak ada settlement atau hunian masyarakat," cetus Jonan.
Dukungan serupa, harap Jonan, seharusnya datang juga dari unit kerja Pemerintah lain yang terkait untuk tidak membangun kembali di wilayah yang pernah terjadi bencana kegeologian. "Jadi ada relokasi. Antisipasi ini akan mengurangi jumlah korban," jelas Jonan.
Saat ini, Pemerintah sedang mengidentifikasi dan mengevaluasi hasil penelitian untuk disampaikan ke masyarakat. "Mungkin, satu atau dua minggu rekomendasinya sudah keluar. Akan kami serahkan kepada tim untuk rekonstruksi dan akan kami umumkan kepada masyarakat," pungkas Jonan.
