Hamdi Muluk (dua dari kanan)/Humas MPR
. Pakar komunikasi politik Prof. Hamdi Muluk mengatakan, bila masyarakat ingin berpolitik dengan wawasan yang maju dan hasil yang maksimal maka semua harus mengedepankan adu gagasan dengan basis pada data dan fakta.
"Hal demikian akan membawa masyarakat dan bangsa kepada hal yang lebih baik," ujarnya saat menjadi pembicara diskusi Empat Pilar MPR tema "Ancaman Hoax Dan Keutuhan NKRI" di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (5/10).
Pembicara lain, Anggota MPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon dan Anggota MPR Fraksi PDIP, Komarudin Watubun.
Dengan menggunakan data dan fakta menurut Hamdi, akan menjauhkan bangsa ini dari godaan informasi hoax.
"Hoaks itu sesuatu yang tak ada data dan faktanya. Hoax juga disebut sebagai informasi kabar burung," tambah gurubesar UI itu.
Masalah hoax perlu diseriusi, dicegah, sebab dampak dari berita yang tidak berdata dan berfakta itu bisa memicu kerusuhan sosial. Hamdi menceritakan, kerusuhan yang terjadi di negara Rwanda yang menyebabkan disintegrasi bangsa dikarenakan hoax yang disebarkan oleh media.
"Jadi jelas, hoax bisa menimbulkan perpecahan dan konflik," tuturnya.
Untuk itu pakar komunikasi yang sering mengisi diskusi di parlemen itu mengajak semua pihak untuk mendorong masyarakat dalam mengolah informasi harus berbasis data, fakta, dan ilmu pengetahuan. Diakui memang ada sebagian masyarakat yang suka dengan gosip.
"Acara gosip-gosip di televisi kan disukai masyarakat. Untuk itu tugas kita mengedukasi masyarakat," sarannya.
Menurut pria kelahiran Padang Panjang, Sumatera Barat itu bila ada informasi dan kejadian maka harus dicek dan ricek serta validitasi agar duduk persoalannya menjadi jelas. Cerita dan kejadian di masyarakat yang dibumbu-bumbui memang ada. Hal demikian diakui sebab masyarakat awam senang modus narasi.
Untuk itu dirinya mengatakan kembali perlunya mendidik atau mengedukasi masyarakat.
Dalam kasus aktual yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet sehingga menjadi konsumsi publik, dirinya menilai kasus yang ada sebelumnya tidak dilakukan verifikasi. Seharusnya Ratna Sarumpaet didorong melapor ke aparat hukum lebih dahulu.
"Kalau belum diverifikasi maka yang dibangun adalah narasi politik," ucap Hamdi Muluk.
[rus]
