Berita

Foto: Net

Politik

Harokah Tanwiriyah

KAMIS, 04 OKTOBER 2018 | 12:32 WIB | OLEH: SUDARNOTO A HAKIM

BANGSA kita ini memang hiruk pikuk dalam waktu yang panjang.

Sejak reformasi dulu hingga sekarang urusan politik nampak tidak habis habis. Politik menjadi panglima dan primadona tak terelakkan; dunia politik telah menjadi magnit karena menjanjikan banyak hal: kekuasaan, kebanggaan, ekonomi, gaya hidup yang jauh lebih wah dan bahkan menjanjikan sebuah peluang untuk melakukan amalan soleh secara lebih efektif untuk kemaslahatan dan keadilan.

Begitu mempesonanya politik, tak sedikit orang yang berjuang habis habisan untuk memperoleh kursi itu. Bahkan, bagi mereka yang mengabaikan nilai keluhuran, menyikut teman separtainy apun menjadi lazim.


Janganlah bicara soal loyalitas dan dedikasi kebangsaan. Kepada partai sendirinya pun dedikasi tak ditunjukkan. Ini sering terjadi dalam panggung politik kita.Yang penting, kursi politik didapat, uang diperoleh, gaya hidup berubah. Korupsi tak terhindarkan.

Reformasi dulu sebetulnya digerakkan untuk membongkar kebusukan kebusukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Orba terjungkir dan dilanjutkan oleh lima pemerintahan Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan sekarang Jokowi. Demokrasi jauh lebih baik memang paling tidak prosedurnya. Ini demokrasi prosedural. Substansi dan kualitasnya harus terus ditingkatkan.

Masih banyak rakyat yang tak sejahtera atau miskin karena sistim ini membuat mereka miskin. Tak sedikit dari mereka yang putus asa menyaksikan apa yang terjadi di depan mata mereka: rayahan kaum elit menjarah kekayaan bangsa dalam jumlah yang tidak masuk akal. Rakyat semakin terbodohkan dan termiskinkan. Putus asa karena tidak terlindungi hak haknya. Merekapun mengikuti jejak menjarah, merampok harta orang lain. Kriminalitas akhirnya terjadi di mana-mana karena hukum telah ditundukkan oleh uang. Bahkan anak-anak dan bayi-bayi yang tak mengerti apa apapun telah menjadi korban dari kebiadaban yang terbiarkan.

Feeling of insecurity
(rasa tak aman) tak bisa dihindari. Bersyukur, pemerintah saat ini melakukan langkah-langkah serius untuk berbagai perbaikan meskipun sangatlah tidaklah mudah.

KPK, sejak berdiri hingga sekarang sudah dan terus melakukan langkah. Banyak yang sudah dijerat dan dijebloskan penjara. Ini patut disyukuri. Tentu yang berusaha memperlemah KPK juga tidak sedikit karena dirasakan mengganggu kepentingan politik seseorang atau kelompok tertentu dan merusak kehormatan atau derajat seseorang atau keluarga yang sudah dibangun sekian lama meskipun dengan cara-cara yang kotor dan tak bermartabat.

Skala korupsi di bangsa ini memang sudah luar biasa tak masuk nalar sehat. Tak tanggung-tanggung agamapun dikorup. Lihat korupsi haji dan Alquran. Jangan-jangan tak sedikit pembangunan sarana ibadah dan berbagai kegiatan keagamaan akan menjadi sasaran korupsi.

Baguslah orang-orang yang selama ini menggunakan kesucian dan simbol simbol agama dan bekerja atas nama agama diringkus karena kejahatan mereka.

Memprihatinkan memang dan karena itu kejahatan atas nama agama atau atas nama apapun harus dihentikan dan untuk itu perlu kerjasama semua elemen secara jujur.

Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia lahir untuk misi amar ma'ruf nahi munkat agar masyarakat dan bangsa ini cerdas, sejahtera. Memerangi kebodohan hati dan pikiran atau akal, memerangi kemiskinan dan membangun keadilan serta memperkuat kedaulatan bangsa menjadi perhatian Muhammadiyah karena ini berarti melaksanakan perintah Allah sekaligus.

Muhammadiyah berjuang untuk umat dan bangsa. Juga untuk kemanusiaan. Gerakan yang dimunculkan ialah "Harokah Tanwiriyah" gerakan yang mencerahkan atau enlightening agar bangsa ini tidak digelapkan oleh siapa saja. Penggelapan dalam bidang hukum, ekonomi, politik dan budaya terjadi secara sistimatis dan karena itu Harokah Tanwiriyah adalah sebuah keharusan.

Jihad konstitusi yang telah dan terus akan dilakukan oleh Muhammadiyah, misalnya, adalah salah satu dari upaya Muhammadiyah bersama elemen lain untuk menegakkan kedaulatan bangsa. Masih banyak yang harus dilakukan.

Muhammadiyah harus bisa memainkan peran (1) solidarity maker supaya rakyat yang selama ini tersisih dan tak bisa menikmati rezeki Tuhan bisa terbela hak hak mereka ((2) problem solver terhadap begitu banyaknya masalah yang dihadapi umat dan bangsa ini. Muhammadiyah berkewajiban mengingatkan agar pemerintah dan semua pihak jangan lari dari masalah atau bahkan menjadi bagian dari masalah. Muhammadiyah dan pemerintah adalah mitra untuk menyelesaikan problem kebangsaan (3) risk taker.

Muhammadiyah dan semua pihak harus berani mengambil resiko terhadap perjuangan membela kebenaran. Jangan takut tidak populer. (4) komitmen kepada nilai niali luhur akhlaq atau moral. Secara moral, pemimpin harus bersih, pemerintah harus bersih. Bangsa ini harus bersih dan terbebaskan dari segala tindakan yang justru merusak martabat. Karena itu hukum harus ditegakkan secara adil.

Tugas Muhammadiyah dan pemerintah memang tak ringan, tapi pencerahan harus terus digalakkan secara terus-menerus bersama-sama sinergis dan jenuin.

Muhammadiyah, diminta atau tidak, telah membantu pemerintah dan sebaliknya pemerintah sudah seharusnya juga mendukung dan menyediakan jalan bagi kelancaran program Muhammadiyah antara lain pendidikan. Semoga makin sinerjis untuk kemaslahatan. Wallahu a'lam bis showab.[***]



Asisten Staf Khusus Presiden bidang Keagamaan Internasional dan Wakil Ketua Majelis Diktilitbang PPM

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Pimpinan Baru OJK Perlu Perkuat Pengawasan Fintech Syariah

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:25

Barang Ilegal Lolos Lewat Blueray Cargo, Begini Alurnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:59

Legitimasi Adies Kadir sebagai Hakim MK Tidak Bisa Diganggu Gugat

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:36

Uang Dolar Hingga Emas Disita KPK dari OTT Pejabat Bea Cukai

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:18

Pemda Harus Gencar Sosialisasi Beasiswa Otsus untuk Anak Muda Papua

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:50

KPK Ultimatum Pemilik Blueray Cargo John Field Serahkan Diri

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:28

Ini Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:08

KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Pejabat Bea Cukai, 1 Masih Buron

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:45

Pengamat: Wibawa Negara Lahir dari Ketenangan Pemimpin

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:24

Selengkapnya