Berita

Foto: Net

Politik

Harokah Tanwiriyah

KAMIS, 04 OKTOBER 2018 | 12:32 WIB | OLEH: SUDARNOTO A HAKIM

BANGSA kita ini memang hiruk pikuk dalam waktu yang panjang.

Sejak reformasi dulu hingga sekarang urusan politik nampak tidak habis habis. Politik menjadi panglima dan primadona tak terelakkan; dunia politik telah menjadi magnit karena menjanjikan banyak hal: kekuasaan, kebanggaan, ekonomi, gaya hidup yang jauh lebih wah dan bahkan menjanjikan sebuah peluang untuk melakukan amalan soleh secara lebih efektif untuk kemaslahatan dan keadilan.

Begitu mempesonanya politik, tak sedikit orang yang berjuang habis habisan untuk memperoleh kursi itu. Bahkan, bagi mereka yang mengabaikan nilai keluhuran, menyikut teman separtainy apun menjadi lazim.


Janganlah bicara soal loyalitas dan dedikasi kebangsaan. Kepada partai sendirinya pun dedikasi tak ditunjukkan. Ini sering terjadi dalam panggung politik kita.Yang penting, kursi politik didapat, uang diperoleh, gaya hidup berubah. Korupsi tak terhindarkan.

Reformasi dulu sebetulnya digerakkan untuk membongkar kebusukan kebusukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Orba terjungkir dan dilanjutkan oleh lima pemerintahan Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan sekarang Jokowi. Demokrasi jauh lebih baik memang paling tidak prosedurnya. Ini demokrasi prosedural. Substansi dan kualitasnya harus terus ditingkatkan.

Masih banyak rakyat yang tak sejahtera atau miskin karena sistim ini membuat mereka miskin. Tak sedikit dari mereka yang putus asa menyaksikan apa yang terjadi di depan mata mereka: rayahan kaum elit menjarah kekayaan bangsa dalam jumlah yang tidak masuk akal. Rakyat semakin terbodohkan dan termiskinkan. Putus asa karena tidak terlindungi hak haknya. Merekapun mengikuti jejak menjarah, merampok harta orang lain. Kriminalitas akhirnya terjadi di mana-mana karena hukum telah ditundukkan oleh uang. Bahkan anak-anak dan bayi-bayi yang tak mengerti apa apapun telah menjadi korban dari kebiadaban yang terbiarkan.

Feeling of insecurity
(rasa tak aman) tak bisa dihindari. Bersyukur, pemerintah saat ini melakukan langkah-langkah serius untuk berbagai perbaikan meskipun sangatlah tidaklah mudah.

KPK, sejak berdiri hingga sekarang sudah dan terus melakukan langkah. Banyak yang sudah dijerat dan dijebloskan penjara. Ini patut disyukuri. Tentu yang berusaha memperlemah KPK juga tidak sedikit karena dirasakan mengganggu kepentingan politik seseorang atau kelompok tertentu dan merusak kehormatan atau derajat seseorang atau keluarga yang sudah dibangun sekian lama meskipun dengan cara-cara yang kotor dan tak bermartabat.

Skala korupsi di bangsa ini memang sudah luar biasa tak masuk nalar sehat. Tak tanggung-tanggung agamapun dikorup. Lihat korupsi haji dan Alquran. Jangan-jangan tak sedikit pembangunan sarana ibadah dan berbagai kegiatan keagamaan akan menjadi sasaran korupsi.

Baguslah orang-orang yang selama ini menggunakan kesucian dan simbol simbol agama dan bekerja atas nama agama diringkus karena kejahatan mereka.

Memprihatinkan memang dan karena itu kejahatan atas nama agama atau atas nama apapun harus dihentikan dan untuk itu perlu kerjasama semua elemen secara jujur.

Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia lahir untuk misi amar ma'ruf nahi munkat agar masyarakat dan bangsa ini cerdas, sejahtera. Memerangi kebodohan hati dan pikiran atau akal, memerangi kemiskinan dan membangun keadilan serta memperkuat kedaulatan bangsa menjadi perhatian Muhammadiyah karena ini berarti melaksanakan perintah Allah sekaligus.

Muhammadiyah berjuang untuk umat dan bangsa. Juga untuk kemanusiaan. Gerakan yang dimunculkan ialah "Harokah Tanwiriyah" gerakan yang mencerahkan atau enlightening agar bangsa ini tidak digelapkan oleh siapa saja. Penggelapan dalam bidang hukum, ekonomi, politik dan budaya terjadi secara sistimatis dan karena itu Harokah Tanwiriyah adalah sebuah keharusan.

Jihad konstitusi yang telah dan terus akan dilakukan oleh Muhammadiyah, misalnya, adalah salah satu dari upaya Muhammadiyah bersama elemen lain untuk menegakkan kedaulatan bangsa. Masih banyak yang harus dilakukan.

Muhammadiyah harus bisa memainkan peran (1) solidarity maker supaya rakyat yang selama ini tersisih dan tak bisa menikmati rezeki Tuhan bisa terbela hak hak mereka ((2) problem solver terhadap begitu banyaknya masalah yang dihadapi umat dan bangsa ini. Muhammadiyah berkewajiban mengingatkan agar pemerintah dan semua pihak jangan lari dari masalah atau bahkan menjadi bagian dari masalah. Muhammadiyah dan pemerintah adalah mitra untuk menyelesaikan problem kebangsaan (3) risk taker.

Muhammadiyah dan semua pihak harus berani mengambil resiko terhadap perjuangan membela kebenaran. Jangan takut tidak populer. (4) komitmen kepada nilai niali luhur akhlaq atau moral. Secara moral, pemimpin harus bersih, pemerintah harus bersih. Bangsa ini harus bersih dan terbebaskan dari segala tindakan yang justru merusak martabat. Karena itu hukum harus ditegakkan secara adil.

Tugas Muhammadiyah dan pemerintah memang tak ringan, tapi pencerahan harus terus digalakkan secara terus-menerus bersama-sama sinergis dan jenuin.

Muhammadiyah, diminta atau tidak, telah membantu pemerintah dan sebaliknya pemerintah sudah seharusnya juga mendukung dan menyediakan jalan bagi kelancaran program Muhammadiyah antara lain pendidikan. Semoga makin sinerjis untuk kemaslahatan. Wallahu a'lam bis showab.[***]



Asisten Staf Khusus Presiden bidang Keagamaan Internasional dan Wakil Ketua Majelis Diktilitbang PPM

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya