3 Ribu Personil TNI-Polri Dikirim Ke Sulteng, JK Jamin Tak Ada Lagi Penjarahan

Penjarahan pasca gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah terjadi karena kebutuhan pokok korban bencana sulit didapat.

Begitu tegas Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (2/10).

"Ya itu terjadi mungkin rakyat itu mengalami kesulitan ingin makan tidak ada," ujarnya.

JK menyebut bahwa penjarahan semakin masih menyasar barang-barang lain karena personil keamanan di lokasi bencana masih minim.

Namun demikian, dia memastikan bahwa penjarahan tersebut tidak akan kembali terjadi. Hal ini seiring dengan pengiriman sebanyak 3.000 personel TNI dan Polri ke lokasi bencana.

”Waktu itu mungkin keamanan belum banyak. Sekarang sudah hampir 3 ribu polisi tentara dikirim ke situ untuk jaga ketertiban keamanan," tuturnya.

JK juga menegaskan bahwa penjarahan merupakan bentuk tindakan pelanggaran. Dia turut membantah ada instruksi dari pemerintah yang melegalkan penjarahan tersebut. Apalagi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah meluruskan maksud dari instruksinya.

"Pasti tidak boleh dong, masak boleh menjarah. Dan itu sudah dibantah dijelaskan oleh Bapak Mendagri bahwa tidak begitu," tukasnya. [ian]