. Pemerintah didesak untuk menetapkan status gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah sebagai bencana nasional.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Sukamta Manta Miharja saat Rapat Paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (2/10), seperti dalam keterangan tertulis kepada redaksi.
"Bencana Sulteng ini, kalau meilhat jenis bencananya, luasan wilayah terkena dan terdampak, jumlah kurban kesulitan penanganannya, memang perlu ditetapkan sebagai bencana nasional," kata Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS itu.
Bencana Sulteng berbeda dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Di sana terjadi kombinasi gempa, tsunami, pergerakan tanah dan lumpur, sehingga kondisinya berbahaya bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga membahayakan bagi yang masih bertahan atau tim relawan.
Lebih lanjut Sukamta mengatakan cakupan bencananya juga luas dari Sigi, Palu dan Donggala, dengan rentang lebih kurang 100 km yang sampai hari ini masih banyak wilayah yang terisolir dari transportasi maupun komunikasi sehingga korban masih banyak yang belum tertangani, sementara bantuan juga masih jauh dari mencukupi.
"Kami mendorong agar pemerintah segera melakukan assesment terhadap situasi secara menyeluruh, cepat dan terstruktur dan mengkomunikasikan kepada rakyat secara jujur dan apa adanya dan segera menetapkan bencana Sulteng menjadi bencana nasional," kata dia.
Dengan penetapan sebagai bencana nasional, lanjut Sukamta, pemerintah bisa mengerahkan semua sumber daya dan anggaran untuk dengan cepat menyelamatkan setiap nyawa yang ada di sana.
"Jadi, perlu gerak cepat, sistematis dan menyeluruh serta mengkomunikasikan kepada masyarakat dengan baik dan benar. Bantuan yang belum bisa menjangkau banyak wilayah sehingga terjadi kepanikan masyarakat untuk mencari makanan dan minuman, itu harus menjadi perhatian serius dan segera," ungkapnya.
[rus]
