Berita

Massa Buruh/RMOL

Politik

Hindari Gesekan, Alasan Massa Buruh Batal Aksi Di Kantor Nasdem

SENIN, 01 OKTOBER 2018 | 15:51 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ribuan buruh sejatinya menggelar aksi di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin pagi (1/10). Tapi karena banyak massa lain di luar buruh yang tidak dikenal, titik awal aksi selanjutnya dipindahkan ke Tugu Tani.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Riden Hatam Aziz mengatakan, buruh khawatir jika dipaksakan aksi di kantor Nasdem akan terjadi konflik horisontal.

"Dalam hal ini buruh lebih memilih untuk menghindari terjadinya gesekan dan kekerasan," ujar dia kepada redaksi.


Setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, akhirnya titik kumpul dilakukan di Tugu Tani. Mereka menggelar aksi di kantor Kementerian Perdagangan, selanjutnya ke Bank Indonesia (BI) dan terakhir Istana Negara.

Dalam aksinya, buruh meminta agar Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menindak tegas kadernya yang menjadi Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita karena gemar melakukan impor.

Selain itu, buruh juga menolak kriminalisasi terhadap ekonom senior, DR Rizal Ramli yang pro rakyat dengan menolak impor oleh Partai Nasdem.

Adapaun aksi mereka adalah untuk menghentikan impor beras, bawang, daging, garam, gula, crinkel semen, pangan dan energi.

Adapun isu lain yang diangkat adalah menolak pertemuan IMF-World Bank di Bali yang dinilai buruh menghambur-hamburkan uang APBN. Keberadaan IMF-World Bank, tidak dibutuhkan oleh Indonesia maupun dunia. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya