Berita

Andi Arief/Net

Politik

GEMPA & TSUNAMI SULTENG

Andi Arief: Harusnya Ini Tanggung Jawab Menteri Puan Maharani

SENIN, 01 OKTOBER 2018 | 12:43 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Manajemen penanggulangan bencana di Indonesia belum sempurna. Disebutkan, ada rantai manajemen yang terputus.

"Bukan saya ingin memperkeruh situasi, menurut saya rantai manajemen penanggulangan bencana ada yang putus. Harusnya ini tanggung jawab Menteri Puan Maharani," kata politisi Partai Demokrat, Andi Arief dalam akun Twitter ‏ @AndiArief__, Senin (1/10).

"Saran saya kabinet 2019-2024 jangan asal pasang menteri, lihat juga kemampuannya," tambahnya.


Puan Maharani adalah kader utama PDI Perjuangan yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

"Puan Maharani memang bukan kuda troya memilih istilah @budimandjatmiko, tetapi dia menteri yang paling bertanggung jawab soal penanggulangan bencana. Bukan juga lipstik," terang Andi Arief.

Termasuk soal kabar penjarahan, menurut dia, itu terjadi karena penanganan tanggap darurat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Puan Maharani tidak berjalan dengan baik.

"Soal penjarahan itu soal dukungan logistik yang kurang dari luar wilayah terdampak. Itulah mata rantai penanganan tanggap darurat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Menteri Puan Maharani," ujar Andi Arief.

Jumat kemarin, Sulawesi Tengah dihantam bencana alam gempa dan tsunami. Hingga saat ini, gempa dan tsunami mengakibatkan seribuan lebih orang meninggal dunia dan bangunan luluh lantah. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya