Berita

Anggota Bawaslu M Afifuddin/RMOL

Politik

Bawaslu Catat 15 Provinsi Rawan Konflik Di 2019

SELASA, 25 SEPTEMBER 2018 | 15:08 WIB | LAPORAN:

Belasan provinsi masuk katagori rawan tinggi konflik. Sebagaimana hasil pemetaan terbaru yang dilakukan Bawaslu.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, setidaknya ada 15 provinsi yang rawan konflik menjelang Pemilu 2019.

"Ada Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara, Lampung, Sumatera Barat, Jambi, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah," ungkapnya dalam peluncuran buku 'Ringkasan Eksekutif Indeks Kerawanan Pemilu 2019' di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (25/9).


Meski demikian, 15 provinsi itu memiliki tingkat kerawanan yang berbeda-beda. Adalah Papua Barat yang memiliki tingkat kerawanan paling tinggi dengan skor 52,83 persen. Kemudian DIY dengan 52,14 persen, Sumbar 51,21 persen, Maluku 51,02 persen, Sulteng 50,86 persen, Aceh 50,59 persen, NTT 50,52 persen, Sulteng 50,5 persen, Sulsel 50,26 persen, dan Sulut dengan skor 50,2 persen.

Afif tidak menampik jika masih ada provinsi lain yang memiliki tingkat kerawanan. Meski demikian, kerawanan itu tidak lebih dari 50 persen.

Lanjut Afif, setiap provinsi memiliki penyebab kerawanan berbeda. Di Papua Barat, Sumbar, dan Maluku, kerawanan konflik timbul justru karena penyelenggaraan pemilu yang dinilai kurang bebas dan adil. Penyebab lain yakni isu hak pilih yang tidak terakomodir, kampanye hitam, pelaksanaan pemungutan suara tidak sesuai aturan, ajudikasi keberatan pemilu yang tidak adil, pengawasan pemilu yang berpihak, representasi gender dan minoritas serta proses pencalonan yang kurang.

"Rata-rata pengaruh terbesar kerawanan pemilu adalah penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil serta terkait dimensi kontestasi," demikian Afif. [wah]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya