Berita

Hukum

Komisi I Minta Perjanjian Patroli Trilateral Dievaluasi

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018 | 14:01 WIB | LAPORAN:

Penculikan nelayan Warga Negara Indonesia (WNI) kembali terjadi. Dua WNI asal Sulawesi Selatan yang bekerja di kapal penangkap ikan berbendera Malaysia Dwi Jaya I bernama Samsul Saguni dan Usman Yunus diculik di Perairan Sabah pada 11 September 2018.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendesak pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri segera mengevalusi perjanjian trilateral antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia.

"Kemenlu perlu didorong agar segera melakukan evaluasi terhadap perjanjian patroli trilateral Indonesia, Filipina, dan Malaysia," katanya kepada wartawan, Senin (24/9).


Sebelumnya, Kemenlu telah memanggil duta besar Malaysia terkait insiden tersebut. Kemenlu mendorong Malaysia untuk lebih memerhatikan keamanan WNI yang bekerja di sektor perikanan di Sabah serta meningkatkan intensitas patroli laut.

Meski begitu, menurut Kharis, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya agar dua WNI yang diculik bisa segera bebas. Selain juga harus melakukan upaya penyelidikan terhadap insiden tersebut agar hal serupa tidak terus terjadi.

"Pemerintah perlu melakukan upaya penyelidikan dan pembebasan kedua WNI yang diculik," katanya.

Diketahui, pada 2017, pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina sepakat melakukan patroli bersama di wilayah perairan masing-masing untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan transnasional seperti pembajakan dan penculikan. [wah]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya