Berita

Laskar Perantau NTB/Net

Hukum

Diduga Ada Demo Pesanan, Laskar Perantau NTB Geruduk KPK

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018 | 13:25 WIB | LAPORAN:

Menyikapi dugaan demo pesanan elite politik untuk menyerang Tuan Guru Bajang (TGB) dengan menuduh korupsi dan gratifikasi dalam divestasi saham PT Newmont, Laskar Perantau NTB dan Front Pembela TGB (FPT) di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (24/9).

"Kami datang kesini untuk memberitahukan kepublik jika ada demo pesanan punya motif politik dengan sengaja untuk menyebar berita bohong alias fitnah untuk menyerang TGB. Demo pesanan bermuatan politis ini perlu diwaspadai" kata Jubir FPT Ahmad L saat berorasi.

Lebih lanjut, Ahmad menuding ada pihak yang sengaja membuat framing negatif dan menyesatkan untuk menjatuhkan pamor TGB.


"Ini jelas ada framing negatif untuk jatuhkan TGB," sebutnya.

Padahal, kata dia, dari pemberitaan KPK bahwa kasus ini belum memasuki tahap penyelidikan, namun masih level klarifikasi informasi dan pengumpulan bahan keterangan.

"Janganlah menafsirkan sendiri data-data tersebut," katanya lagi.

Ahmad mengaku di Pilpres 2019 ini, aroma politik semakin memanas. Bahkan isu-isu untuk menyudutkan lawan politik pun dilakukan dengan menghalalkan segala cara. Dia pun mencium dalam waktu dekat akan ada gerakan aksi demo pesanan untuk mendesak kasus dugaan korupsi divestasi saham PT Newmont di Nusa Tenggara Barat.

"Nggak capek apa ya fitnah TGB terus, isu ini sengaja muncul dan digoreng. Ada udang di balik batu, dan ada maksud tertentu pastinya,” ujar dia.

Dia pun menyayangkan jika aksi yang dituding beraroma politik terlalu tinggi itu mencari-cari suatu yang tidak ada dan berpotensi memaksakan diri.

"Ingat KPK sendiri menyatakan bahwa pemeriksaan TGB masih dalam proses penyelidikan. Stop intervensi KPK untuk kepentingan politik, jangan sampai hukum jadi alat politisasi. Nanti malah jadi peradilan opini," tandasnya. [fiq]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya