Berita

KPK/Net

Hukum

Jika Rasuah Lagi, KPK Ancam Hukuman Mati Caleg Koruptor

JUMAT, 21 SEPTEMBER 2018 | 15:26 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau seluruh masyarakat Indonesia memilih para caleg periode 2019-2024 dengan hati nurani.

Pun masyarakat tidak boleh diarahkan pilihannya, termasuk melarangnya memilih caleg mantan koruptor. Mengingat setiap orang memiliki pintu tobatnya masing-masing.

"Setiap manusia di bumi juga punya pintu tobatnya. Pilihan itu ada pada rakyat dan tidak boleh dilarang," kata Saut dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (21/9).


Namun, kata Saut, jika para caleg eks koruptor itu kedapatan korupsi kembali, maka ia bisa dikenakan hukuman mati.

"Kalau nggak (tobat) dan bisa dibuktikan (korupsi lagi), akan ada Pasal 2 hukuman mati," tukasnya.

Imbauan Saut itu menyusul telah diloloskannya 38 orang eks napi korupsi menjadi peserta Pileg 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru-baru ini.

Tiga puluh delapan orang itu tersebar ke dalam sejumlah partai peserta Pemilu 2019.

Ada tujuh partai yang kedapatan mencalonkan kader mantan koruptor untuk menjadi Caleg DPRD tingkat provinsi.

Kemudian ada 12 Partai peserta Pemilu 2019 yang diketahui mengirimkan para kader mantan koruptor untuk menjadi caleg di tingkat Kabupaten/Kota. [jto]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya