Berita

Hamdhani/Net

Politik

Nasdem: Soal Impor Beras, Pasti Kemenko Perekonomian Punya Hitungan

JUMAT, 21 SEPTEMBER 2018 | 14:45 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah menuai kritikan dari banyak kalangan. Pasalnya, impor itu dilakukan di tengah stok beras yang melimpah mencapai 2,4 juta ton dan panen raya petani.

Sehingga dengan adanya impor beras tersebut, dikhawatirkan harga pokok beras dari petani menurun. Akibatnya Kementerian Perdagangan yang dipimpin oleh kader Partai Nasdem, Enggartiasto Lukita pun menjadi bulan-bulanan publik karena dianggap bermain kartel beras.

Politisi Partai Nasdem, Hamdhani berpandangan bahwa kebijakan impor ini bukan hanya diputuskan oleh Kemendag saja melainkan secara bersama dengan Kemenko Perekonomian.


"Pasti Kemenko Perekonomian sudah punya hitung-hitungan kenapa kita harus impor," kata Hamdhani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (21/9).

Dia yakin kebijakan yang diambil oleh Kemenko Perekonomian tersebut untuk jangka panjang dan melalui analisa yang matang.

"Pasti ada kajiannya seperti enam bulan ke depan misalnya memasuki musim hujan, lahan pertanian kita yang semakin menyempit, dan serangan hama wereng. Jadi bukan seenaknya saja," tegasnya.

Anggota Komisi VI DPR tersebut menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki target swasembada beras pada tahun 2019 mendatang.

"Tapi kan Kemenko Perekonomian punya analisa lain. Ini untuk enam bulan ke depan. Ingat, kebutuhan beras kita per bulan itu mencapai 2 juta ton," pungkas Hamdhani. [rus]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya