Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), Ali Mahsun mengapresiasi berbagai kemudahan akses finansial yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM.
Kemudahan akses itu merupakan angin segar bagi pedagang kaki lima yang memang membutuhkan sokongan dana untuk mengembangkan usahanya.
Namun agar penyaluran KUR tepat sasaran, Ali Mahsun meminta pemerintah untuk mempertegas dan memperjelas payung hukum tentang KUR ihwal Pinjaman tanpa jaminan.
"Pertegas apa KUR ini kebijakan tanpa agunan atau masih membutuhkan agunan," kata Ali Mahsun dalam diskusi, di Jakarta, Kamis (20/9).
Ali mengatakan, dalam praktik yang terjadi di lapangan, pihak bank ternyata masih meminta agunan kepada calon debitur KUR.
"Pak SBY dan Jokowi selalu mengatakan KUR tanpa agunan. Ini omongannya Presiden. Tapi apakah itu ditaati? Apakah KUR merupakan kebijakan tanpa agunan? Atau masih butuh agunan? Ternyata, kata aturan atau payung hukum yang mengatur ini mengandung semi kebohongan publik," katanya.
Oleh karena itu dia meminta agar regulasi tersebut segera diperbaharui.
"Rakyat bisa mengakses tanpa agunan? Yang mengatur hanya peremenkop UKM RI, jadi rakyat jangan dibuat main-main. KUR ini tanpa agunan. Namun setiap kali diperlukan (saat akan meminjam), kenapa bank minta agunan?," katanya.
"Saya minta pemerintah fokus memberikan perhatian kepada pelaku ekonomi rakyat kecil mikro. Saya merekomendasikan agar Kredit Usaha Rakyat maksimal Rp 10 juta per debitur. Kita bisa bayangkan kalau Rp 120 Trilliun semua tersalurkan secara efektif dan dapat dinikmati rakyat berarti 2018 ada 12 juta rakyat kita yang menerima KUR tanpa agunan." Demikian tutur Ali Mahsun.
Apresiasi kebijakan KUR terbaru oleh pemerintah juga dilayangkan oleh Pengamat Ekonomi, Taufiqurrokhman. Kebijakan KUR pemerintah menurutnya telah menunjukkan keberpihakan terhadap rakyat kecil.
Ia tak menepis bahwa pada setiap kebijakan pasti ada masalah atau hambatan. Permasalahan bukan berada pada hulu, namun terletak di hilir pelaksanaannya. Oleh karena itu, Taufiqurrokhman sebagai pengamat ekonomi memberikan beberapa saran atau rekomendasi kepada pemerintah.
"Apapun kebijakan pemerintah harus diapresiasi tapi juga harus dikritisi demi kebaikan kita bersama. Saran saya untuk Kemenkop,
Pertama pelatihan wirausaha secara terbuka itu penting.
Kedua, format pembayaran bisa menjadi harian, sehingga tukang jualan kecil di pasar tradisional bisa mengakses KUR.
Ketiga, yang kita butuhkan pinjamannya kecil tapi penerimanya banyak merata.
Keempat, skema KUR ke depan yang saya inginkan harus ada pembenahan pengambilan keputusan di badan anggaran," ucap Taufiqurrokhman.
[rry]
