Berita

Agus Rahardjo (dua dari kanan)/RMOL

Hukum

KPK Belum Miliki Standar Biaya Penanganan Kasus Termasuk OTT

KAMIS, 20 SEPTEMBER 2018 | 12:57 WIB | LAPORAN:

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui belum memilik standar pembiayaan pengurusan kasus, termasuk Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, bahwa di lembaga yang dipimpinnya itu masih belum ada perencanaan keuangan terkait standar biaya pengeluaran mengurusi kasus.

"Hari ini kita belum bisa memisahkan, misalkan belum ada standarnya untuk biaya kasus OTT berapa, kemudian kasus menengah berapa, kasus yang comolicated  berapa," ujar Agus dalam pidato pelantikan tiga pejabat baru KPK di Gedung Serba Guna KPK, Jakarta, Kamis (20/9).


Lebih lanjut, Agus berharap agar Kepala Biro Perencanaan Keuangan baru KPK, Arif Waluyo membuat standar-standar pembiayaan tersebut.

"Ini dari awal harus bisa direncanakan dengan baik oleh perencanaan keuangan," kata Agus.

Sebagai informasi, hari ini KPK melantik tiga pejabat baru, salah satunya Kabiro Perencanaan dan Keuangan, Arif Waluyo.

Untuk dua orang pejabat baru lainnya adalah Kombes RZ Panca Putra sebagai Direktur Penyidikan, dan Eko Marjono sebagai Direktur Monitor.

Panca sebelumnya bertugas sebagai Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Sedangkan Eko merupakan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK. [rus]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya