. BPJS Kesehatan terus mengalami defisit sejak diterapkan pada 2014. Jika pada 2017 lalu mengalami defisit sebesar Rp 9,75 triliun, menjelang akhir 2018 ini berdasarkan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), defisit BPJS Kesehatan diperkirakan membengkak menjadi Rp 11,2 triliun.
Anggota DPD RI, Fahira Idris mengatakan, tentunya harus ada formulasi dan solusi untuk mengurai kondisi ini agar pelayanan kesehatan yang merupakan hak asasi dan hak dasar warga negara yang dijamin konstitusi tidak terganggu.
"Untuk itu, para bakal calon presiden dan wakil presiden diharapkan "adu" konsep, gagasan, dan solusi agar BPJS Kesehatan tidak terus defisit," ujar senator DKI Jakarta ini dalam keterangannya, Selasa (18/9).
Fahira mengatakan, dirinya khawatir, selama kampanye Pilpres 2019 nanti, publik tidak disuguhkan perdebatan yang substantif dan mendasar terkait berbagai isu yang mendera rakyat. Ini karena, jika melihat gelagat yang terjadi saat ini dimana perdebatan masih seputar hal-hal yang tidak substantif dan tidak penting.
"Tentunya kita miris melihat di banyak rumah sakit di berbagai daerah sampai harus memasang spanduk pengumuman bahwa BPJS Kesehatan menunggak klaim rumah sakit. Ini persoalan serius. Harusnya kondisi-kondisi aktual seperti ini jadi tema perdebatan saat ini. Namun, yang jadi ajang perdebatan malah penyebutan istilah "emak-emak" dan klaim merasa kelompoknya paling pancasialis," sebutnya.
Menurut Fahira, boleh saja pemerintah beralasan salah satu sebab BPJS Kesehatan terus defisit adalah karena iuran saat ini belum sesuai dengan perhitungan aktuaria DJSN, tetapi harus diakui bahwa pembangunan kesehatan nasional yang belum maksimal dan optimal adalah penyumbang terbesar kenapa defisit BPJS Kesehatan semakin membengkak dari tahun ke tahun.
Ancaman kita saat ini, lanjut Fahira, yang juga menyedot banyak anggaran adalah penyakit tidak menular yang sebenarnya bisa dicegah mulai dari jantung, ginjal, diabetes dan lainnya.
"Namun selama empat tahun ini upaya promotif dan preventif sangat tidak maksimal. Ada program namanya Germas yang sangat bagus, tetapi banyak masyarakat yang tidak terinformasikan apalagi mengimplementasikannya. Padahal jika konsisten, program promotif dan preventif adalah solusi agar anggaran kesehatan tidak membengkak," pungkasnya.
[rus]
