Rencana memberi bantuan kepada BPJS Kesehatan yang kini mengalami defisit anggaran dianggap percuma.
Pasalnya, defisit anggaran BPJS Kesehatan mencapai Rp16,5 triliun, sementara dana bail out yang digelontorkan pemerintah hanya Rp4,93 triliun.
Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi menilai anggaran yang digelontorkan pemerintah tidak efektif membantu BPJS Kesehatan.
Ia menilai pemerintah setengah hati dalam membangun program jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Ia menilai pemerintah setengah hati dalam membangun program jaminan kesehatan bagi masyarakat.
"Kalau mau beri infus ke BPJS yang jangan tanggung-tanggung. Kalau cuma sekitar Rp5 triliun sampai Desember juga sudah kejang-kejang," cetusw Dede saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Keuangan dan BPJS Kesehatan di gedung DPR, Jakarta, Senin (17/9).
Dede memastikan DPR berada di pihak BPJS Kesehatan, sebab bukan BUMN sektor kesehatan yang diselamatkan melainkan ratusan juta masyarakat Indonesia.
Menurut hitungannya, pemerintah masih mampu mengeluarkan bantuan anggaran sebesar Rp10-11 triliun demi menyelamatkan BPJS Kesehatan.
"Atau dengan istilah PMN, Penanaman Modal Negara sebesar puluhan triliun untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan juga tidak masalah," ujarnya.
[nes]
