Politisi PDIP Tuding Ada Menteri Yang Ingin Gagalkan Jokowi

BPJS Kesehatan terus mengalami defisit anggaran. Atas dasar tersebut Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan dan stakeholder lainnya di Gedung DPR, Senin (17/9).

Anggota Komisi IX DPR RI, Ribka Tjipaning menyebut dalam persoalan defisit anggaran BPJS Kesehatan timbul dugaan ada menteri yang menggunting dalam lipatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jangan-jangan ada menteri yang ingin menggagalkan Presiden Jokowi. Karena pak Jokowi ini sudah blusukan ke mana-mana dengan memberikan KIS (Kartu Indonesia Sehat)," ujar Ribka.

Politisi PDIP itu menyebut, dengan tertundanya pembayaran premi ke fasilitas kesehatan, menjadikan KIS tidak berlaku.

"Jadikan kalau begini KIS yang disebarkan Pak Jokowi jadi nggak berlaku," ungkapnya.

Untuk itu, Ribka menuntut kepada Menteri Kesehatan Nila Moeloek untuk mengajak Presiden rapat kabinet secepatnya karena masalah BPJS Kesehatan ini sudah sangat darurat.

"Khusus untuk membahas BPJS karena ini menyangkut nyawa manusia, kalau perlu sore ini juga," tegasnya.

Ribka juga menuntut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang diwakili oleh Wakilnya Mardiasmo untuk menaikkan dana BPJS yang setara dengan dana desa.

"Dana desa saja bisa Rp 7triliun kok. Dana BPJS yang berkaitan nyawa manusia nggak bisa. Padahal kalau dihitung untuk 260 juta jiwa hanya Rp 6 triliun," pungkasnya.[lov]