Berita

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR dengan Kementerian kesehatan, Kementerian Keuangan dan BPJS Kesehatan/RMOL

Politik

Demokrat Trauma Pakai Istilah Bail Out Untuk BPJS Kesehatan

SENIN, 17 SEPTEMBER 2018 | 16:57 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IX DPR dengan Kementerian kesehatan, Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan dan stakeholder diwarnai adu pendapat.

Pihak BPJS dan Kemenkes meminta dana talangan atau bail out lantaran sudah defisit terhadap tunggakan kesehatan.

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macam Efendi di tengah perdebatan berkelakar terhadap istilah bail out.


Politisi Partai Demokrat ini trauma dengan istilah bail out. Ia membayangkan kasus bail out Bank Century.

"Bapak-bapak kalimat bail out itu ujung-ujungnya nggak enak," ujar Dede di gedung DPR, Jakarta, Senin (17/9).

Kata bail out menjadi mengemuka ketika kasus Century mencuat di tahun 2008. Bail out merupakan istilah dana talangan BI untuk menyuntik Bank Century yang terancam kolaps saat itu.

Sebanyak Rp6,7 triliun, dana bail out BI mengalir dari Bank Indonesia itu ke Bank Century. Alhasil, Century tetap kolaps, dana bail out entah menguap ke mana.

Hingga hari ini, aliran bail out Century itu masih menjadi misteri dan teka-teki yang belum dipecahkan oleh penegak hukum.

Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kini menjadi ketua umum Partai Demokrat disebut-sebut sebagai sosok yang bertanggung jawab terhadap mengalirnya aliran dana itu. Termasuk menyeret nama Gubernur BI saat itu Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Atas dasar itu, kelakar Dede Yusuf agar tidak mengunakan istilah bail out. Takutnya berujung seperti kasus Century. Istilah itu pula yang menyeret partainya dalam pusaran kasus bail out Bank Century.

"Lebih tepatnya dana penyelamatan kali ya, jangan bail out," ujarnya. [nes]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya