IJTIMA Ulama II pada hari Minggu l6 September 2018 dari pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB berjalan dengan lancar. Gegap-gempita silaturahmi ulama dan aktivis benar-benar terasa di Ballroom lantai 1 Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjend Suprapto-Cempaka Putih.
Dari depan hotel tampak pasukan putih-putih Front Pembela Islam (FPI) berjaga-jaga hingga depan pintu lobby. Sementara di ruangan lobby hingga ruangan pertemuan bertebaran para penyambut tamu berbatik kombinasi warna hijau dan hitam.
Rupanya mereka yang berseragam batik sepertinya bukan hanya sekedar penyambut tamu tapi juga berfungsi sebagai keamanan. Di ruangan pertemuan, mereka tak enggan meminta tamu yang tidak teregistrasi untuk keluar dari ruangan.
Tampak pula ada koordinator yang selalu mengingatkan dengan gerak tangannya supaya anggotanya selalu mawas diri dan mata tetap awas memperhatikan para tamu. Meski demikian, suasana tetap santai tak tegang. Para tamu Ijtima Ulama kedua juga leluasa menyampaikan aspirasinya dalam rapat pleno.
Suara takbir dan salawat selalu menghiasi jalannya pertemuan. Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF)-Ulama, Ustaz Muhammad Yusuf Martak, menjelaskan dinamika politik yang terjadi setelah Ijtima Ulama pertama. Penjelasan pun disampaikan secara lugas dan jelas sehingga para peserta Ijtima Ulama kedua mengerti proses yang terjadi.
Sebagaimana diketahui, keputusan Ijtima Ulama pertama tidak sepenuhnya diterima oleh calon presiden yang diusung ulama, Prabowo Subianto. Karena itu lah dinamika politik selama beberapa pekan setelah Ijtima Ulama pertama terjadi tarik ulur yang relatif serius. Akhirnya, kedua pihak sepakat dengan sebuah perjanjian bersama yang disebut dengan istilah Pakta Integritas.
Pakta adalah sebuah perjanjian yang membutuhkan ratifikasi atau proses pengesahan dari dua pihak. Istilah ini sangat tepat untuk kesepakatan bersama antara Ijtima Ulama dan pihak yang diusung. Apalagi kata Pakta digunakan untuk menghindari istilah kontrak politik yang masih terkesan ada transaksi dan atas-bawah.
Tentu untuk menghindari kesalahpahaman yang muncul, Habib Rizieq Shihab menawarkan istilah pakta sebagai inovasinya guna menjaga keseimbangan kedua pihak. Ulama harus punya posisi tawar demi menjaga nilai-nilai kebangsaan. Karena itu Habib menyebutnya dengan istilah Pakta Integritas.
Sementara integritas itu sendiri terkait dengan person, yaitu Prabowo. Maksudnya, pakta ini mengharapkan Pak Prabowo berintegritas yang berarti memiliki pribadi yang jujur dan karakter yang kuat dalam mengelola negara dan memangkau amanat bangsa.
Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran. Dengan demikian, Pakta Integritas adalah istilah pas dan inovatif yang melengkapi khazanah perpolitikan bangsa Indonesia.
Selain menyodorkan Pakta Integritas kepada bakal capres dan cawapres yang dipilih, Ijtima Ulama kedua kembali digelar dalam rangka mendengar alasan Prabowo Subianto yang terpaksa harus memilih Sandiaga Uno, bukan pilihan yang ditentukan Ijtima Ulama pertama.
Prabowo dalam kesempatan tersebut menyampaikan alasan sistem di negara ini tak memberi keleluasaan sehingga ia terpaksa memilih Sandiaga. Prabowo juga menjelaskan, dipilihnya Sandiaga merupakan bentuk kesepakatan bersama atas kondisi politik di Indonesia yang mewajibkan perolehan ambang batas presiden atau
presidential threshold sebesar 20 persen.
"Saya terharu kepada saudara semua yang tetap mendukung saya, walaupun saya tidak bisa memenuhi usulan ijtima ulama yang pertama karena sistem politik kita. Kita harus mendapatkan dukungan 20 persen dalam pemilihan presiden mendatang," kata Prabowo, Minggu 16 September 2018. (***)
Alireza AlatasPenulis adalah pembela ulama dan NKRI/aktivis Silaturahmi Anak Bangsa-SILABNA
