Sejak Pilkada 2017 hingga sekarang mau Pemilu dan Pilpres, politik di Tanah Air terus memanas bahkan telah menggoyang eksistensi Pancasila sebagai dasar negara.
Kesimpulanitu disampaikan Ketua Umum DPN Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba & Tawuran (Gepenta) Brigjen Pol (Purn) Parasian Simanungkalit kepada Rakyat Merdeka, keÂmarin.
"Pancasila sudah dicela oleh orang yang tidak menerima sebagai dasar NKRI walauÂpun diketahui bahwa Pendiri Bangsa dan Negara Indonesia adalah tokoh-tokoh Islam," kaÂta Parasian di kantor Gepenta, Jakarta.
Dia mengajak kita menoleh kejadian di Suriah dan Irak terkait terjadinya pemberontakan yang berdalih Khilafah. Suriah dan Irak adalah Negara berdasarkan Islam kemudian muncul kelompok fundamenÂtalis ingin membuat dan meÂnegakkan beberapa negara Khilafah Negara Islam. "Lha sudah negara Islam mau dibenÂtuk Negara Khilafah Islam. Sehingga terjadilah perang saudara yang terbawa-bawa dan janji-janji muluk memberikan kesejahteraan rakyat, maka rakyatnya mau memberontak," tuturnya.
Sementara Indonesia adalah negara Pancasila, yang telah diukir dan didirikan oleh tokoh ulama, negarawan, pahlawan yang beragama Islam. Yang memilih Pancasila sebagai Dasar Negara, maka harus tetap diperÂtahankan terus.
Setelah ditelusuri, lanjutÂnya, ternyata di Suriah ada juga slogan, stiker dan brosur #2011GantiPresiden. Karena ingin menjatuhkan Presiden Bassar Hafiz Al Asad tidak dapat dilakukan, maka kelompok yang membuat slogan itu melakukan pemberontakan. Maka luluh lanÂtaklah kota-kota di Suriah yang juga merambah ke Iraq.
Oleh karena itulah, dia meminta KPU dan Bawaslu segera menghentikan kampanye #2019GantiPresiden. "Pemerintah dengan aparatnya BIN, Bais, Baintelkam, serta TNI dan Polri dan rakyat Indonesia harus secara dini mencegah terjadinya pemberontakan dalam Negeri," pintanya.
Dia berharap, jangan samÂpai terlena. Harus waspada apa sudah ada kelompok yang memiliki senjata api? Kalau ada harus diungkap dari sekarang. Jangan seperti di Suriah dan Irak. Awalnya pemberontak hanya memiliki senjata ringan. Tetapi setelah pemberontakan dimulai maka negara-negara lain pun ikut memasok senÂjata berat untuk menggulingkan Pemerintahan.
"Nah kalau perbuatan dan tindakan seperti ini terjadi di sini dan tidak terdeteksi seÂcara dini oleh aparat intelijen, maka jelas sudah terlambat. Penyesalan akan tidak ada gunanya. Mengapa demikian karena di Indonesia rawan pmÂberontakan dan mungkin bisa terulang seperti pemberontaÂkan PKI Muso, pemberontakan Kartosuwiryo, Kahar Muzakar, PRRI/Permesta dan G30S PKI," katanya mewarning.
Karena itu, dia berharap Pemerintah dalam hal ini Kemendagri melakukan pembinaan wilayah. TNI melakukan pemÂbinaan teritorial untuk mencipÂtakan kesiapan rakyat dalam Bela Negara. Demikian juga Polri melakukan pembinaan masyarakat agar rakyat menÂjadi kekuatan deteksi dini terhadap adanya ajakan kelompok tertentu yang akan melakukan pemberontakan terhadap negara.
"Kemenhan dan Polri diÂharapkan membentuk seluÂruh rakyat Indonesia untuk turut dalam upaya dan usaha Pemerintah mempersiapkan kekuatan: Pertahankan NKRI dengan Perlawanan Rakyat Semesta," tutupnya. ***
