Berita

Jaya Suprana/Net

Jaya Suprana

People Power

SENIN, 17 SEPTEMBER 2018 | 07:34 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

16 September 2018, Pengurus Pusat Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia menyebarkan undangan terbuka kepada rakyat Indonesia untuk menghadiri Rapat Kerja Gabungan (Rakergab) dengan Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan, dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, pada hari Senin 17 September 2018 Pukul 14.00 WIB, di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I.
 
Agenda


Agenda Rakergab tersebut membahas bagaimana menanggulangi dan mengendalikan defisit keuangan di BPJS Kesehatan yang ditunggu oleh jutaan pasien, dokter, rumah sakit yang terkena imbas dari defisitnya keuangan BPJS yang begitu besar untuk tahun 2018.


Undangan bahkan dilengkapi dengan petunjuk teknis bahwa Rakergab tersebut bersifat terbuka. Masyarakat diperbolehkan melihat dan mendengar rapat tersebut.

Caranya, datang ke DPR dengan membawa KTP, lalu sampaikan kepada petugas ingin ke Balkon Ruang Rapat Komisi IX untuk mengikuti rapat tersebut.

Marilah pasien yang selama ini dirugikan oleh kebijakan BPJS Kesehatan untuk datang menghadiri. Dokter dan pemilik rumah sakit, yang sudah tidak dibayar berbulan-bulan oleh BPJS Kesehatan juga diajak untuk mengawal rapat mereka bersama-sama.

Kepada seluruh insan Pers dimohon meliput acara yang begitu penting bagi jutaan pasien. Diharapkan torehan tulisan pemberitaan dapat menyelamatkan banyak nyawa pasien, bahkan calon pasien.

People Power

Undangan Terbuka yang disebarkan melalui medsos oleh Pengurus Pusat Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia membuktikan bahwa ternyata medsos tidak hanya berguna sebagai arena gosip dan hoax belaka, namun dapat berfungsi positif-konstruktif sebagai media people-power yang menyuarakan suara rakyat untuk mengawal kinerja para eksekutif dan legislatif yang telah dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang menelan biaya luar biasa besar berasal dari uang rakyat.

Undangan terbuka tersebut juga merupakan indikasi bahwa tata laksana kebijakan BPJS masih belum sempurna diejawantahkan sehingga belum dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia selaras sukma sila Kemanusiaan Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial Untuk Seluruh Rakyat Indonesia. [***]

Penulis adalah rakyat Indonesia yang prihatin kemanusiaan adil dan beradab serta keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia belum kunjung terwujud di persada Nusantara


Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya