Berita

Jaya Suprana/Net

Jaya Suprana

People Power

SENIN, 17 SEPTEMBER 2018 | 07:34 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

16 September 2018, Pengurus Pusat Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia menyebarkan undangan terbuka kepada rakyat Indonesia untuk menghadiri Rapat Kerja Gabungan (Rakergab) dengan Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan, dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, pada hari Senin 17 September 2018 Pukul 14.00 WIB, di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I.
 
Agenda


Agenda Rakergab tersebut membahas bagaimana menanggulangi dan mengendalikan defisit keuangan di BPJS Kesehatan yang ditunggu oleh jutaan pasien, dokter, rumah sakit yang terkena imbas dari defisitnya keuangan BPJS yang begitu besar untuk tahun 2018.


Undangan bahkan dilengkapi dengan petunjuk teknis bahwa Rakergab tersebut bersifat terbuka. Masyarakat diperbolehkan melihat dan mendengar rapat tersebut.

Caranya, datang ke DPR dengan membawa KTP, lalu sampaikan kepada petugas ingin ke Balkon Ruang Rapat Komisi IX untuk mengikuti rapat tersebut.

Marilah pasien yang selama ini dirugikan oleh kebijakan BPJS Kesehatan untuk datang menghadiri. Dokter dan pemilik rumah sakit, yang sudah tidak dibayar berbulan-bulan oleh BPJS Kesehatan juga diajak untuk mengawal rapat mereka bersama-sama.

Kepada seluruh insan Pers dimohon meliput acara yang begitu penting bagi jutaan pasien. Diharapkan torehan tulisan pemberitaan dapat menyelamatkan banyak nyawa pasien, bahkan calon pasien.

People Power

Undangan Terbuka yang disebarkan melalui medsos oleh Pengurus Pusat Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia membuktikan bahwa ternyata medsos tidak hanya berguna sebagai arena gosip dan hoax belaka, namun dapat berfungsi positif-konstruktif sebagai media people-power yang menyuarakan suara rakyat untuk mengawal kinerja para eksekutif dan legislatif yang telah dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang menelan biaya luar biasa besar berasal dari uang rakyat.

Undangan terbuka tersebut juga merupakan indikasi bahwa tata laksana kebijakan BPJS masih belum sempurna diejawantahkan sehingga belum dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia selaras sukma sila Kemanusiaan Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial Untuk Seluruh Rakyat Indonesia. [***]

Penulis adalah rakyat Indonesia yang prihatin kemanusiaan adil dan beradab serta keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia belum kunjung terwujud di persada Nusantara


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

UPDATE

Nicko Widjaja: Investasi ke TaniHub Bukan Kehendak Pribadi

Kamis, 04 Juni 2026 | 22:07

Bos BEI Minta Investor Tidak Panik saat IHSG Anjlok

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:57

Di Tengah Gejolak Global, Investor AS Tetap Lirik Peluang di Bali

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:56

Pimpinan Baru BGN Fokus Optimalkan MBG ke Daerah 3T

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:36

Istana Beri Sinyal Said Iqbal Bakal Masuk Kabinet

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:29

Kejagung: Dapur MBG Afiliasi Dadan Cs Tetap Jalan

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:22

Legislator PDIP Dorong Kejelasan Skala Prioritas Kurikulum Nasional

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:19

Sinergi Polda Sumsel, PTPN IV Optimalkan Sistem Pengamanan Aset Perkebunan

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:19

Kepala dan Dua Wakil BGN Baru Dilantik Senin Besok

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:17

Sesuai Survei, Kinerja Pertamina Berhasil Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:13

Selengkapnya