Dua bekas petinggi BP Migas, R Priyono dan Wibowo Suseno Wirjawan ikut dipanggil dalam penyidikan kasus korupsi penutupan polis asuransi migas.
R Priyono adalah bekas Kepala BP Migas sebelum lembaga itu berganti nama menjadi SKK Migas. Sedangkan Wibowo perÂnah menjabat Deputi Keuangan BP Migas.
Keduanya menjadi saksi perkaÂra tersangka Budi Tjahyono, bekas Dirut PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). "Diduga saksi mengetahui teknis kegiaÂtan pengadaan asuransi oil and gas di BP Migas dengan PTJasindo," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.
Penyidik lembaga antirasuah mengorek mengenai pelaksaÂnaan tender asuransi dan pola kerja sama dengan PTJasindo. "Termasuk pelaksanaan kerja sama," kata Febri.
Untuk melengkapi berkas perkara Budi Tjahyono, penyidik juga meminta keterangan Kepala Divisi Pemasaran Korporasi Jasindo 2009-2013 Rino Eri Rachman, karyawan Jasindo Sofia Ratna Adhawiah, dan konsultan asuransi migas dari Total Risk Solutions London Ltd Del Yuzar.
Selain itu, Budi Tjahyono juga dipanggil penyidik untuk perpanjangan masa penahÂanannya. "Penahanan diperÂpanjang selama 30 hari," ujar Febri.
Budi Tjahyono ditahan sejak 16 Juli 2018. Ia ditempatkan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur.
Budi diduga melakukan koÂrupsi saat penutupan polis asurÂansi migas BP Migas tahun 2010-2012 dan tahun 2012-2014. "Kasus itu sudah diselidiki sejak pertengahan 2016. Penyidikannya mulai ditetapkan pada Maret 2017 lalu," ungkap Febri.
Dari hasil penyidikan, KPK menetapkan Budi sebagai terÂsangka. Budi diduga menyalahÂgunakan wewenangnya sebagai Dirut PT Jasindo untuk memperÂkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Perbuatannya menyebabkan negara dirugikan Rp 15 miliar.
Febri membeberkan, Budi meÂmerintahkan pembayaran komisi kepada dua agen fiktif pada peÂnutupan polis 2010-2012. Pola ini berulang pada 2012-2014.
Berdasarkan hasil penelusuran KPK, dugaan penyelewengan awal terindikasi dari proyek pengadaan jasa asuransi pertama BP Migas tahun 2009.
Saat itu, BP Migas mengadaÂkan lelang terbuka pengadaan jasa asuransi untuk menutup aset dan proyek di kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Panitia mengumumkan penunjukan PT Jasindo sebagai leader konsorÂsium. Untuk pengadaan asuransi migas 2012-2014, PT Jasindo kembali ditunjuk sebagai leader konsorsium.
"Ada dua orang agen yang diÂtunjuk terkait proses pengadaan tersebut diberikan komisi karÂena dianggap berjasa dalam peÂmenangan lelang di BP Migas. Diduga komisi yang diterima kedua agen tersebut kemudian juga mengalir ke sejumlah peÂjabat di PT Jasindo," sebut Febri.
Tapi Febri mengaku belum mau membeberkan besaran fee serta ke mana saja aliran dana tersebut digelontorkan. Menurutnya, hal itu sedang diteluÂsuri penyidik.
Budi Tjahjono dijerat denÂgan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 kesatu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kilas Balik
Jasindo Keluarkan Rp 15 Miliar Untuk Komisi Dua Agen Fiktif
KPK melanjutkan penyidikan kasus korupsi di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero). Penyidik memeriksa Supomo Hidjazie, Direktur PT Bravo Delta Persada.
"Perusahaan itu (PT Bravo Delta Persada) merupakan agen asuransi PT Jasindo," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah. PT Bravo Delta Persada diketaÂhui bertindak sebagai agen asurÂansi PT Jasindo selama periode 2008 hingga 2012.
Pemeriksaan terhadap Supomo untuk menelusuri dugaan adanya aliran dana kickback kepada direksi Jasindo terkait pembayaran komisi kegiatan agen dalam penÂgadaan asuransi minyak dan gas BP Migas-KKKS periode 2010-2012 dan periode 2012-2014.
"Uang yang dimaksud meruÂpakan bagian fee sebesar Rp 15 miliar yang diberikan Jasindo kepada dua agen yang ditunjuk untuk mengikuti lelang di BP Migas. Diduga komisi atau fee yang diterima kedua agen tersebut, kemudian mengalir ke sejumlah pejabat di Jasindo," kata Febri.
Febri belum mau membocorÂkan siapa pejabat Jasindo yang diduga ikut kecipratan dana suap tersebut. "Indikasi aliran dana setelah komisi dibayar pada dua agen lalu mengalir pada sejumÂlah pejabat di PT Jasindo. Itu yang kita temukan saat ini, dan sedang kita dalami," lanjutnya.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan bekas Direktur Utama PT Jasindo Budi Tjahyono sebagai tersangka. Jajaran direksi ketika Budi memimpin PT Jasindo adalahUntung H Santosa selaku Direktur Pemasaran, Syarifudin selaku Direktur Teknik dan Luar Negeri, Sahata Lumban Tobing selaku Direktur Operasi Ritel dan Solihah selaku Direktur Keuangan dan Investasi.
Febri menjelaskan, tersangka Budi Tjahyono diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahguÂnakan wewenang, memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi terkait pembayaran komisi terhadap kegiatan fiktif agen PT Jasindo.
"Selaku direksi, tersangka meÂmerintahkan bawahannya untuk menunjuk perorangan tertentu menjadi agen terkait dengan dua proses pengadaan asuransi oil and gas dimana Jasindo ditunjuk sebagai pemimpin konsorsium," bebernya.
Atas perbuatannya, tersangkaBudi Tjahyono disangka Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UUNomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Febri menambahkan kerugian negara yang ditimbulkan kasus ini mencapai Rp15 miliar, dihiÂtung dari pembayaran komisi pada agen dalam kegiatan yang diduga fiktif.
"Seharusnya tidak dibutuhÂkan agen dan diduga agen juga tidak melakukan kegiatan, naÂmun tetap mendapatkan fee," ungkapnya.
Kasus ini sudah diselidiki KPK sejak pertengahan tahun 2016 lalu. Kemudian ditingkatÂkan ke penyidikan sejak Maret 2017 dengan ditetapkannya Budi sebagai tersangka.
Febri memastikan penyidikan kasus ini tak hanya berhenti pada Budi. "KPK akan menelusuri pihak-pihak lain yang diduga menerima aliran dana korupsi itu karena Budi dijerat menggunaÂkan Pasal 55 KUHP (mengenai turut serta)," ujar dia. ***
