. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah sering meminta pendapat para ahli terkait peluang menjerat Partai Golkar dengan pidana korupsi korporasi.
Jurubicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, bahwa permintaan pendapat dari para ahli tersebut tidak hanya dispesifikan untuk peluang pidana korporasi saja, tetapi juga untuk semua perkara korupsi lainnya.
"Permintaan pendapat ahli sudah sering dilakukan tidak hanya spesifik terhadap korporasi saja tapi terkait dengan seluruh penanganan perkara," ujar Febri dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (14/9).
Lebih lanjut Febri menuturkan, keterangan dari para ahli itu akan dijadikan sebagai barang bukti penanganan perkara.
"Alat bukti itukan ada lima, salah satu alat bukti itu ahli,†kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan mengatakan bahwa Golkar berpeluang untuk dikenakan pidana korporasi.
Mengingat, terdapat kesaksian dari tersangka mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih yang menyatakan, ada sejumlah dana korupsi yang diterimanya mengalir ke Munaslub Golkar pada Desember 2017 lalu.
"Bisa saja (dikenakan pidana korporasi)," ucap Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan di Gedung KPK, Jakarta, pada Senin lalu (3/9).
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka yakni Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, pemilik saham Blackgold Natural Resources Johannes B Kotjo, dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham.
Eni diduga menerima uang Rp 6,25 miliar dari Kotjo secara bertahap dengan rincian Rp 4 miliar sekitar November-Desember 2017 dan Rp 2,25 miliar pada Maret-Juni 2018. Pemberian uang terkait proyek PLTU Riau-1.
Menurut Eni, sebagian dari uang yang diterimanya tersebut, ia berikan untuk keperluan pelaksanaan Munaslub Golkar.
Saat itu, Eni adalah bendahara panitia Munaslub Partai Golkar. Sedangkan yang menjadi Ketua Panitia adalah Agus Gumiwang, politisi Golkar yang kini menjabat Menteri Sosial.
[rus]
