Terlalu Dianakemaskan, Masa Jabatan Anggota Dewan Harus Dibatasi

. Masa jabatan anggota DPR perlu dibatasi agar regenerasi terus berjalan. Aturan itu perlu diatur dalam UU Pemilihan Umum.

Peneliti senior dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan, masa jabatan anggota dewan perlu dibatasi agar demokrasi berjalan dengan semestinya.

"Saya kira untuk kepentingan tentang sehatnya demokrasi itu, memang harus diatur soal periodesasi," ujar Lucius dalam konferensi pers bertajuk "Anatomi Caleg Pemilu Legislatif 2019" di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (14/9).

Dijelaskannya, wacana tentang periodesasi masa jabatan anggota dewan sebenarnya sudah ada sejak pembahasan UU Pemilu tahun 2017 lalu. Namun para politisi Senayan tidak pernah serius membahas tentang itu.

"Karena hampir pasti orang-orang yang membahas UU Pemilu itu adalah mereka yang tidak ingin dihambat soal periodesasi ini," imbuh Lucius.

Padahal, lanjutnya, hampir semua jabatan publik sudah ada aturan tentang itu. DPR kata dia seakan terus dianakemaskan. Untuk itu, dia menghimbau masyarakat pemilih untuk cerdas dalam menggunakan hak pilihnya.

"Kita harus pilih orang-orang yang tepat dulu di Pemilu 2019. Sehingga soal periodesasi ini bisa dipikirkan. Kalau masih mengulangi kesahalan dengan memilih orang-orang yang harusnya sudah out dari DPR, ya kita tidak punya banyak harapan," tutup Lucius. [rus]