Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi/Net
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pejabat pembina kepegawaian (PPK) termasuk kepala daerah bisa mengaplikasikan Surat Edaran Menteri Dalam Negari tentang pemberhentian dengan tidak hormat PNS terbukti korupsi dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Jurubicara KPK Febri Diansyah menilai PPK dan kepala daerah lebih mengetahui kinerja para Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara.
Untuk itulah PPK dan kepala daerah perlu membangun sistem pelaporan. Hal ini agar tidak membludaknya laporan tindak pidana korupsi dari implementasi surat edaran tersebut.
"Kami harap tidak ada keraguan lagi untuk menerapkan aturan hukum tersebut. Sehingga tindakan hukum yang dilakukan tidak harus menunggu hingga ribuan ASN belum diberhentikan seperti saat ini," ujar Febri saat dihubungi, Jumat (14/9).
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor 180/6867/SJ pada 10 September 2018 dan ditujukan untuk seluruh bupati dan wali kota di seluruh Indonesia.
Tjahjo menuturkan penerbitan surat edaran baru ini bertujuan mewujudkan pemerintah Jokowi-JK yang efektif, dan efisien. Tak hanya itu, surat edaran ini juga ditujukan untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih.
Berdasarkan data BKN yang diperoleh KPK, ada 14 daerah yang mencetak banyak PNS korupsi. 14 daerah tersebut antara lain Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Jakarta, Medan, Palembang, Banjarmasin, Jayapura, Denpasar, Manado, Pekanbaru, Banda Aceh‎, dan Manokwari.
Dari 14 daerah tersebut, total ada 2357 PNS yang terlibat korupsi dan saat ini masih aktif.‎ Sedangkan PNS yang telah dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat ada 317 dan 1424 telah diblokir.
BKN sendiri mengungkapkan ada 2674 PNS yang kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah terbukti melakukan korupsi. Namun, dari 2674 PNS yang terbukti korupsi, baru sekitar 317 PNS yang dipecat. Sementara sisanya, masih aktif bekerja.
[nes]
