Gerindra: BPJS Nunggak Bayar Bukti Jokowi Acuhkan Kesehatan Rakyat

Pelemahan nilai tukar yang terjadi selama masa kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla turut membuat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terkena imbas.

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyuono mencatat, pelemahan rupiah yang terjadi selama empat tahun terakhir dan puncaknya terjadi beberapa pekan lalu yang tembus Rp 15 ribu per dolar AS telah membuat BPJS Kesehatan menunggak pembayaran kepada rumah sakit dan klinik peserta BPJS.

“Di DKI Jakarta saja, delapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menghadapi masalah yang sama setiap bulan, yaitu tagihan ke BPJS Kesehatan belum dibayar,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (14/9).

Dia menjelaskan bahwa tunggakan dari BPJS Kesehatan itu menjadi piutang bagi RSUD. Dengan kata lain, RSUD memiliki uang tapi berbentuk piutang yang belum tahu kapan bisa cair. Akibatnya, pelayanan dan operasional rumah sakit terganggu.

“Akibat penunggakan, rumah sakit dan klinik swasta yang menjadi provider BPJS Kesehatan sudah mulai terganggu anggarannya untuk membayar gaji karyawan. Bahkan karyawan terancam di-PHK (pemutusan hubungan kerja),” tutunya.

Kondisi ini, sambung Arief, membuktikan bahwa Jokowi sama sekali tidak perhatian dengan masalah layanan kesehatan masyarakat. Padahal ini merupakan penentu kualitas sumber daya manusia Indonesia agar terjamin kesehatannya.

“(Jokowi) malah justru lebih mengutamakan pembangunan MRT, LRT dan infrastruktur yang tidak berkualitas, yang banyak dibangun dari hasil ngutang ke luar negeri, yang terus menyebabkan anggaran negara defisit dan nilai tukar rupiah terus merosot tajam,” tegasnya.

Arief meminta agar Jokowi mulai peduli dengan masalah ini. Jokowi harus segera membayar semua tagihan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit dan klinik peserta BPJS Kesehatan.

“Utamakan anggaran untuk layanan kesehatan dan gizi masyarakat. Percuma bangun Infrastruktur kalau rakyatnya pada penyakitan dan kurang gizi,” tukasnya. [ian]