Upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber pendapatan negara melalui sektor kepabeanan terus digenjot. Hal ini guna menopang perekonomian masyarakat. Namun sayangnya fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan oleh internal kepabeanan dirasa masih kurang efektif.
Menyikapi persolan itu Nasional Corruption Watch (NCW) mendorong pemerintah agar melakukan efektifitas kinerja dalam mengamankan penerimaan sumber pendapatan negara. Persolan tersebut menyusul terjadinya kebocoran keuangan negara dari sektor pajak Bea Cukai.
Menurut Ketua Umum NCW Syaiful Nazar, undang-undang telah mengamanatkan bahwa fungsi LSM sebagai kontrol sosial pemerintah yang memberikan masukan terbaik bagi bangsa dan negara. Hal tersebut berdasarkan undang-undang Nomor 17 yang diubah menjadi PP Nomor 2 Tahun 2018.
Untuk itu, guna meningkatkan sumber pendapatan negara, pihaknya meminta pemerintah untuk menyikapi seberapa besar efektivitas kepabeanan dalam rangka melaksanakan undang-undang kepabeanan dan Cukai.
Bea Cukai, masih kata Syaiful harus memaksimalkan efektifitas kinerja dalam bidang pengawasan kepatuhan internal (KI) seyogyanya dibangun lembaga tersendiri dalam bidang PNS secara keseluruhan salah satunya di pegawai kepabeanan.
"Bila fungsi pengawasan langsung bertanggungjawab kepada Presiden yang melibatkan internal dan stakeholder, diharapkan dapat membantu meminimalisir tingkat kebocoran yang kerap dilakukan oleh oknum pegawai di Bea Cukai itu sendiri," ujar Syaiful, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (12/9).
Syaiful menegaskan, saatnya pemerintah untuk memperkuat efektifitas pengawasan baik di bidang kepabeanan maupun cukai. Untuk bidang kepabeanan, menyangkut barang impor dan ekspor. Sedangkan dibidang cukai, berkaitan dengan rokok impor maupun minuman mengadung etiel alkohol.
Syaiful mengatakan, pengawasan dalam menyelamatkan sumber pendapatan negara ini dapat melibatkan KI (Kepatuhan Internal) Bea Cukai harus diperkuat berkerjasama dengan Institusi lain.
"KI jangan hanya internal Bea Cukai saja, tetapi harus melibatkan BIN, Pajak, Menpan, serta Menkeu agar netral dalam pengawasan ini. Dimana, lembaga khusus tersebut, secara teknis harus menerapkan Asas Umum Pemerintah Baik. Cara seperti ini dinilai cukup efektif sebagaimana telah dilakukan oleh TNI yang melibatkan Garnisun," pungkasnya.
Selain itu, NCW juga mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan sumber pendapatan negara.
"Infrastruktur yang hari ini digenjot oleh pemerintah perlu biaya besar, tentunya kita sebagai warga negara harus mendukung pemerintah dalam meningkatkan sumber pendapatan negara," ujar Saiful.
Ketika disinggung mengenai dampak kenaikan dolar terhadap biaya kepabeanan, Syaiful mengatakan tidak akan berpengaruh. "Biaya kepabeanan sudah tersistem, meski harga dolar naik. Jadi meski harga dolar naik, kepabeanan tetap stabil," ucap Syaiful.
Sementara itu, wakil sekertaris jendral NCW Raichan megapresiasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK terkait dengan perkembangan pembangunan infrastruktur, hanya saja dia masih menyayangkan birokrasi yang ada di bawahnya. Akibatnya, praktik transaksional kerap terjadi.
"Dengan usulan inspektorat di bawah Presiden setidaknya kedepan tidak lagi ada istilah 'jeruk makan jeruk'. Inspektorat bisa menindak siapa saja yang melakukan tindak pidana. Karena bertanggungjawab langsung dengan presiden," pungkasnya.
[rry]
