Gerakan Tanda Pagar Digunakan Untuk Kepentingan Politik Tertentu

Aksi penolakan deklarasi gerakan tanda pagar (tagar) #2019GantiPresiden membuktikan bahwa masyarakat luas sebenarnya tidak setuju dengan gerakan yang diinisiasi oleh Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera itu.

"Gerakan #2019GantiPresiden di berbagai daerah mendapatkan penolakan dari masyarakat setempat. Artinya, gerakan tersebut tidak mendapatkan dukungan masyarakat," kata Direktur Eksekutif Re-Ide Indonesia, Agus Surono dalam diskusi polemik Tagar #2019GantiPresiden Vs #Jokowi2Periode di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (12/09).

Dikatakan Agus, gerakan #2019GantiPresiden dan #Jokowi2Periode berawal dari media sosial (medsos). Agus mengatakan, sosial media sudah dijadikan sebagai sarana kampanye untuk kepentingan politik tertentu. Agus menilai, pemerintah lebih terbuka dengan penggunaan medsos dibandingkan beberapa negara yang melakukan pemblokiran.

Menyikapi polemik itu, Agus mengaku mencatat beberapa hal. Pertama, sosmed telah menjadi alat dan medan tempur pertarungan berebut opini untuk saling memengaruhi publik.

"Kedua, perang tagar tersebut juga membawa diskursus demokrasi dalam ruang virtual. Kebebasan sebagai salah satu nyawa demokrasi diuji dalam perang tanding tagar tersebut," imbuhnya.

Ketiga, tagar #2019GantiPresiden dimaknai berbeda. Yang mana di satu sisi itu bagian demokrasi, sementara di sisi yang lain tagar tersebut dianggap memiliki agenda lain di luar agenda politik 2019.

Keempat, sosmed bersifat cepat, viral, dan belum adanya semacam code of conduct yang mengatur secara jelas dan gamblang membuat isu-isu politik yang cenderung liar.

"Perlu diingat, meskipun demokrasi menggaransi kebebasan, hendaknya kebebasan yang dilakukan tidak keluar dari nilai dan moral demokrasi itu sendiri. Maka, segala macam hoaks, fitnah dan provokasi yang potensial membenturkan masyarakat perlu dicegah,” pungkas Agus.[lov]