Berita

Andi Mappangara/Net

Hukum

Divonis Bebas, Bekas Ketua DPRD Sulawesi Barat Sujud Syukur

Perkara Korupsi APBD 2016
RABU, 12 SEPTEMBER 2018 | 10:16 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Empat bekas pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat divonis bebas dalam perkara korupsi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) tahun 2016.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mamuju lebih dulu membacakan putusan perkara Andi Mappangara, bekas Ketua DPRD.

Menurut majelis hakimyang diketuai Beslin Sihombing dengan anggota Andi Adha dan Irawan Ismail, dakwaan kesatu, kedua maupun ketigaóbaik primair dan subsidair, tidak terbukti.


"Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pi­dana korupsi yang oleh karenanya terdakwa harus­lah dibebaskan dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum," Beslin membacakan amar putusan.

Majelis hakim memerintahkan JPU agar membebaskan Mappangara dari tahanan. "Memulihkan kedudukan, hak, harkat dan martabat terdakwa seperti semula," lanjut perintah majelis.

Mappangara langsung sujud syukur setelah hakimmenjatuhkan vonis bebas. Ia disambut pelukan ke­luarga dan kerabatnya yang menyaksikan sidang pemba­caan putusan.

Sidang berikutnya giliran bekas Wakil Ketua DPRD Hamzah Hapati Hasan yang divonis bebas. Majelis ha­kim memerintahkan agar membebaskan Hamzah dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Mamuju.

Terakhir, dua bekasWakil Ketua DPRD Munandar Wijaya dan Harun AM yang dibebaskan. "Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan negara segera setelah putusan ini dibacakan," putus majelis.

JPU menyatakan pikir-pikir atas vonis bebas. "Sesuai ketentuan, ada teng­gang waktu 7 hari bagi JPU untuk menentkan sikap: apakah menerima putusan atau melakukan upaya hukum," kata JPU Cahyadi.

Upaya hukum yang bisa ditempuh JPU adalahmengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

"Meski kami dikasih wak­tu 7 hari. Bisa saja kurang dari waktu itu kami menya­takan kasasi," ujarnya.

Sebelumnya, JPU dalam surat tuntutannya menyata­kan keempat bekas pimpi­nan DPRD Sulawesi Barat itu terbukti melakukan ko­rupsi sebagaimana dakwaan Pasal 12 huruf i Undang Undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Andi Mappangara denganpidana pidana selama 7 tahun--dikurangi masa tahanan--dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan," JPU Kejaksaan Negeri Mamuju, Mudazzir membacakan tuntutan pada sidang 16 Agustus 2018. Tuntutan sama dikenakan kepada Hamzah Hapati Hasan, Munandar Wijaya dan Harun AM. ***

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya