Berita

Aksi Mahasiswa UIR/Net

Aksi Mahasiswa UIR Buktikan Pergerakan Mahasiswa Belum Mati

SELASA, 11 SEPTEMBER 2018 | 15:50 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Aksi ribuan mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru yang menyegel gedung DPRD Riau sebagai bentuk tuntutan terhadap sulitnya perekonomian rakyat ditanggapi positif oleh para aktivis.

Pasalnya, hal itu membuktikan bahwa pergerakan mahasiswa untuk memperjuangkan nasib rakyat belum mati. Walaupun peristiwa itu baru terjadi di satu kota, setidaknya bisa menjadi pemantik buat aksi mahasiswa di kota-kota lainnya.

"Saat ini mahasiswa seperti mengamini penderitaan rakyat yang makin parah akibat sistem dan kebijakan yang dilakukan pemerintah," kata Kabid Sospol Gerakan Pemuda Islam (GPI), Eko Saputra kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/9).


Sambung dia, mahasiswa memiliki sejarah yang bagus dalam memperjuangkan penderitaan rakyat. Mulai dari tahun 1966, 1974, 1978 dan terakhir 1998, menjadi bukti bahwa mahasiswa menjadi pelopor untuk melawan penindasan rakyat yang dilakukan oleh rezim.

"Saat ini utang negara semakin membengkak dan semakin membawa ke arah kesengsaraan yang mendalam bagi rakyat menengah ke bawah," bebernya.

Mantan Korea Sumatra BEM Nusantara ini menambahkan bahwa hal itu menjadi titik nadir kemunduran bagi Pemerintahan Jokowi-JK. Jika hal ini semakin berlarut, maka tidak tertutup kemungkinan negara akan bangkrut dan di ambang kehancuran.

"Bahkan bisa menimbulkan krisis moneter Jilid III seperti tahun 1998. Mahasiswa harus peka terhadap itu," pungkas Eko Saputra.

Mahasiswa dari Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru menjebol pagar DPRD Riau dan berhasil menduduki ruang rapat paripurna gedung DPRD Riau, Senin kemarin (10/9).

Dalam aksi mahasiswa UIR dari Pekanbaru itu, mereka menyuarakan tiga tuntutan. Pertama, meminta pemerintah pusat untuk menstabilkan perekonomian negara yang berimbas terhadap masyarakat menengah ke bawah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Mereka menyoroti tentang naiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Kedua, pemerintah agar tidak membatasi hak demokrasi dan konstitusi bagi setiap warga negara melalui kekuatan yang dimilikinya. Ketiga, menuntaskan kasus korupsi di PLTU Riau-I yang menyebabkan kerugian negara dan telah menyengsarakan rakyat. [rus]

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

UPDATE

Banjir, Macet, dan Kemiskinan di Jakarta Mendesak Dituntaskan

Senin, 23 Februari 2026 | 06:07

Jokowi Memang sudah Selesai, Tapi Masih Ada Gibran dan Kaesang

Senin, 23 Februari 2026 | 05:39

Tiga Waria Positif HIV Usai Terjaring Razia di Banda Aceh

Senin, 23 Februari 2026 | 05:28

Penakluk Raksasa

Senin, 23 Februari 2026 | 05:13

Kisah Tragis Utsman bin Affan: 40 Hari Pengepungan, Satu Mushaf Berdarah

Senin, 23 Februari 2026 | 04:26

Kebangkitan PPP Dimulai dari Jabar

Senin, 23 Februari 2026 | 04:10

Prabowo Tak Beruntung terkait Tarif Trump

Senin, 23 Februari 2026 | 04:05

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

Tembok Ratapan Solo Jadi Potret Wajah Kekuasaan Jokowi yang Memudar

Senin, 23 Februari 2026 | 03:27

Persib Kokoh di Puncak Klasemen Usai Tekuk Persita 1-0

Senin, 23 Februari 2026 | 03:00

Selengkapnya