Keterlibatan kelompok pro-ISIS di Indonesia dengan mendukung gerakan tagar Ganti Presiden bukanlah demi memperjuangkan demokrasi itu sendiri. Namun sekedar menunggangi demokrasi demi tujuan akhirnya mengganti sistem pemerintahan dan bernegara.
Demikian disampaikan Direktur Pelaksana Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi, Adhe Bhakti. Dijelaskan, ISIS adalah kelompok teroris dengan menggunakan agama sebagai kedok. Kelompok ini membajak Islam untuk syahwat kekuasaanya sehingga wajah Islam menjadi buruk di dunia karena aksi-aksinya menggunakan cara-cara kekerasan yang sadis. Kelompok ini berdiri dan menyebar ke belahan dunia, termasuk ke Indonesia sejak 2014.
Di Indonesia, sambungnya, para pendukungnya menyebut dirinya sebagai Jamaah Ansharu Daulah (JAD) atau Jamaah Ansharu Khilafah (JAK). Para anggotanya terlibat aksi kekerasan dan terorisme sejak 2014. Dari mulai membunuh anggota polisi, masyarakat umum, tempat ibadah dan yang lainnya dengan cara aksi bom bunuh diri.
"Pada Mei 2018, para pendukung ISIS melakukan kerusuhan di rutan Mako Brimob dengan cara mengorok leher salah satu anggota polisi dengan menggunakan pecahan kaca. Selepas itu, mereka melakukan penyerangan pada anggota polisi dengan cara aksi bom bunuh diri seperti terjadi di Surabaya," kata Adhe dalam keterangannya (Senin, 10/9).
Kata Adhe, kelompok ISIS adalah kelompok antidemokrasi. Jadi mereka tidak ikut dalam proses demokrasi seperti melakukan pencoblosan di bilik suara. Sebab bagi mereka, siapa saja pemerintah yang tidak menggunakan hukum Al-Quran menurut pandangan mereka adalah thagut, meskipun pemimpinnya beragama Islam.
Tak hanya itu, meski pemerintahan tersebut sudah menggunakan dengan hukum Islam seperti negara-negara di Timur Tengah, namun dianggap tidak sesuai dengan aliran keagamaan mereka, juga disebut murtad dan juga thagut. Dan Indonesia termasuk Negara yang diyakini sebagai Negara thagut itu. Oleh karena itu wajib diperangi dan melakukan pemberontakan dengan cara teror.
Adhe menambahkan, mereka melakukan teror itu bertujuan untuk melemahkan pemerintah Indonesia untuk kemudian ketika terjadi pelemahan. Mereka lalu akan bergerak membuat huru-hara guna merebut kekuasaan.
"Pada titik itulah gerakan aksi #2019GantiPresiden dimanfaatkan oleh kelompok itu demi mendapatkan momentum. Bukan pertama-tama demi demokrasi itu sendiri, tapi demi mencapai tujuan akhir mereka mengganti sistem yang ada di Indonesia saat ini," demikian Adhe.
[lov]
