Berita

Demo Ganti Presiden/Net

Politik

Keterlibatan Kelompok ISIS Dalam Tagar Ganti Presiden Demi Ganti Sistem

SENIN, 10 SEPTEMBER 2018 | 21:22 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Keterlibatan kelompok pro-ISIS di Indonesia dengan mendukung gerakan tagar Ganti Presiden bukanlah demi memperjuangkan demokrasi itu sendiri. Namun sekedar menunggangi demokrasi demi tujuan akhirnya mengganti sistem pemerintahan dan bernegara.

Demikian disampaikan Direktur Pelaksana Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi, Adhe Bhakti. Dijelaskan, ISIS adalah kelompok teroris dengan menggunakan agama sebagai kedok. Kelompok ini membajak Islam untuk syahwat kekuasaanya sehingga wajah Islam menjadi buruk di dunia karena aksi-aksinya menggunakan cara-cara kekerasan yang sadis. Kelompok ini berdiri dan menyebar ke belahan dunia, termasuk ke Indonesia sejak 2014.

Di Indonesia, sambungnya, para pendukungnya menyebut dirinya sebagai Jamaah Ansharu Daulah (JAD) atau Jamaah Ansharu Khilafah (JAK). Para anggotanya terlibat aksi kekerasan dan terorisme sejak 2014. Dari mulai membunuh anggota polisi, masyarakat umum, tempat ibadah dan yang lainnya dengan cara aksi bom bunuh diri.


"Pada Mei 2018, para pendukung ISIS melakukan kerusuhan di rutan Mako Brimob dengan cara mengorok leher salah satu anggota polisi dengan menggunakan pecahan kaca. Selepas itu, mereka melakukan penyerangan pada anggota polisi dengan cara aksi bom bunuh diri seperti terjadi di Surabaya," kata Adhe dalam keterangannya (Senin, 10/9).

Kata Adhe, kelompok ISIS adalah kelompok antidemokrasi. Jadi mereka tidak ikut dalam proses demokrasi seperti melakukan pencoblosan di bilik suara. Sebab bagi mereka, siapa saja pemerintah yang tidak menggunakan hukum Al-Quran menurut pandangan mereka adalah thagut, meskipun pemimpinnya beragama Islam.

Tak hanya itu, meski pemerintahan tersebut sudah menggunakan dengan hukum Islam seperti negara-negara di Timur Tengah, namun dianggap tidak sesuai dengan aliran keagamaan mereka, juga disebut murtad dan juga thagut. Dan Indonesia termasuk Negara yang diyakini sebagai Negara thagut itu. Oleh karena itu wajib diperangi dan melakukan pemberontakan dengan cara teror.

Adhe menambahkan, mereka melakukan teror itu bertujuan untuk melemahkan pemerintah Indonesia untuk kemudian ketika terjadi pelemahan. Mereka lalu akan bergerak membuat huru-hara guna merebut kekuasaan.

"Pada titik itulah gerakan aksi #2019GantiPresiden dimanfaatkan oleh kelompok itu demi mendapatkan momentum. Bukan pertama-tama demi demokrasi itu sendiri, tapi demi mencapai tujuan akhir mereka mengganti sistem yang ada di Indonesia saat ini," demikian Adhe.[lov]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

27 Ton Bantuan Korban Gempa NTT Diberangkatkan dari Lanud Halim

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:57

Merdeka dan Menderita

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:23

Legislator PDIP Dorong Penguatan SKK Migas Lewat Revisi UU 22/2001

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:59

TelkomGroup Tancap Gas Perbaiki Layanan Pascagempa NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:32

Malam Renungan Suci

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:17

DOB Bekasi Utara Sangat Penting, Ini Alasannya

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:45

Jebolan Akmil 2003 Ini Siap Komandani Upacara HUT ke-81 RI di Istana

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:23

Koperasi dan Cacat Epistemologis Pemahaman

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:47

Kampung Binaan Pertamina Lubricants Dorong Ekonomi Sirkuler di Jakut

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:20

Buku ‘Transformasi Tata Kelola Perikanan Indonesia’ Jawab Masalah Ekonomi Biru hingga PIT

Senin, 17 Agustus 2026 | 01:55

Selengkapnya